BARISAN.CO – Hasil survei yang dilakukan LP3ES menunjukkan, era kepemimpinan Presiden Joko Widodo cenderung kurang menghargai kebebasan berpendapat. Ada sebanyak 59,2% dari responden yang membenarkan hal tersebut.
Penilaian kebebasan berpendapat itu juga terkonfirmasi dengan persepsi terhadap ancaman kebebasan sipil. Dari 1200 responden yang disurvei, 52,1% responden menilai bahwa tipologi pemerintahan sekarang ini membuat mereka semakin takut untuk menyatakan pendapat, berekspresi, berkumpul, dan berserikat.
Rinciannya, ada sebanyak 16,3% dan 35,8% responden yang sangat setuju dan setuju bahwa ancaman kebebasan sipil meningkat. Hal demikian mengakibatkan makin maraknya ketakutan masyarakat untuk mengaktualisasi pondasi penting dalam demokrasi.
Sisanya, sebanyak 28,6% menyatakan kurang setuju dan 19,3% menyatakan tidak tahu.
Sementara itu di sisi lain, survei juga mengungkap bahwa kinerja sektor pemerintahan yang mendapat penilaian terendah lainnya adalah peningkatan kehidupan ekonomi (51,1%), penindakan pelanggar HAM (54%), dan pemberantasan korupsi (55,1%).
Secara menarik, survei ini juga memperlihatkan bahwa sebagaian besar masyarakat (63,1%) cenderung puas dengan kinerja Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin.
Namun demikian, meskipun dinilai dengan kecenderungan memuaskan, penilaian terhadap kinerja presiden dan wakil presiden hanya mencapai kisaran 6 dari skala 1-10. Skala tersebut membuat kinerja presiden dan wapres tak jauh berbeda dengan lembaga lainnya, yakni partai politik (53,3%) dan kepanjangan tanggannya DPR (55,2%) maupun DPRD (59,5%).
Adapun pada soal penegakan hukum, masyarakat juga dinilai kurang puas terhadap kinerja lembaga Kejaksaan, Pengadilan, KPK, dan Polri. Secara berurutan masing-masing menempatkan kisaran 59,7%, 59,8%, 61,8%, dan 62,1%. []
Diskusi tentang post ini