BARISAN.CO – “Pemprov DKI Jakarta memastikan akan melepas 26,25 persen saham di perusahaan PT Delta Djakarta, perusahaan pembuat bir. (Sejumlah) 26,25 persen itu pasti dilepas. Jadi ini bukan akan, tapi pasti dilepas,” ujar Anies Baswedan, 16 Mei 2018 lalu, mengulang janjinya di Pilgub DKI pada tahun sebelumnya.
Sampai hari ini janji tersebut belum terealisasi. Opsi Anies menjual saham masih terganjal persetujuan legislatif.
Fraksi PDIP yang suaranya terbanyak di Jakarta, misalnya, menolak dengan alasan bahwa justru keberadaan PT Delta selama ini menguntungkan karena selalu membagi dividen. Prasetyo Edi Marsudi mengatakan itu.
“Justru Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak mampu menghasilkan keuntungan, yang sebaiknya dihapuskan atau dijual. Bukan saham PT Delta Djakarta yang menguntungkan, malah ingin dijual Gubernur,” Kata Ketua DPRD DKI itu saat ditemui wartawan di gedung DPRD DKI, Selasa (2/3).
Dalam lima tahun terakhir, PT Delta memang tercatat membagi dividen ke Pemprov DKI sebesar Rp37,8-100,48 miliar per tahun.
Namun begitu, Anies merasa tidak soal jika tak lagi mendapat dividen dari PT Delta. Ia menyebut keputusan rumpun eksekutif Pemprov DKI Jakarta menjual saham PT Delta sudah bulat.
Diketahui, kepemilikian Pemprov DKI atas PT Delta sudah ada sejak 1984, dengan saham sebesar 35%. Persentase itu turun pada tahun 1993 menjadi 30%, hingga akhirnya menjadi sejumlah 26,25% sekarang.
Belakangan, kepemilikan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta menjadi polemik. Hal itu terjadi setelah ada pro-kontra investasi miras dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. []