Scroll untuk baca artikel
Blog

Seberapa Miskin Penduduk Indonesia?

Redaksi
×

Seberapa Miskin Penduduk Indonesia?

Sebarkan artikel ini

Lebih miris lagi, penduduk kabupaten Pegunungan Arfak termasuk penduduk termiskin kedua di dunia, satu tingkat di atas Burundi yang merupakan negara termiskin di dunia dengan pendapatan per kapita hanya 293 dolar AS. Dan masih di bawah Malawi yang merupakan negara termiskin kedua di dunia dengan pendapatan per kapita sebesar 357 dolar AS.

Profil kemiskinan di Indonesia memang mengkhawatirkan. Terdapat 6,56 juta penduduk Indonesia yang tersebar di 29 kabupaten termasuk penduduk sangat miskin dengan pendapatan per kapita di bawah 1.000 dolar AS.

Mereka umumnya berada di Indonesia bagian Timur: 10 Kabupaten di provinsi Papua, 13 Kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), 2 Kabupaten di provinsi Papua Barat, 1 Kabupaten di provinsi Sulawesi Barat, 1 Kabupaten di provinsi Maluku, 1 Kabupaten di provinsi Sumatra Selatan, dan 1 Kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Barat. Mereka semua sejajar, dan bisa lebih miskin dari penduduk di 20 negara termiskin di dunia.

Kemudian, ada 99,48 juta penduduk (hampir) miskin yang tersebar di 176 Kabupaten, atau sekitar 38,6 persen dari total penduduk, mempunyai pendapatan per kapita di bawah 2.000 dolar AS. Artinya, mereka lebih miskin dari rata-rata penduduk Vietnam yang mempunyai pendapatan per kapita 2.190 dolar AS (2017).

Dengan profil kemiskinan seperti ini tidak heran kalau ada 22 juta penduduk Indonesia menderita kelaparan. Ternyata memang masih banyak penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin dan sangat miskin, bahkan setara dengan kemiskinan di 20 negara termiskin di dunia.

Semoga fakta di atas dapat membuat para pejabat Indonesia mawas diri dan tidak menjadi sombong dengan posisi ekonomi Indonesia yang berada di urutan 16 terbesar dunia. Karena, posisi ekonomi ini sesungguhnya tidak berarti banyak. Sudah waktunya para pejabat Indonesia bekerja sungguh-sungguh untuk mengangkat kehidupan rakyat Indonesia dari jurang kemiskinan. []


Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)