BARISAN.CO – Islam sebagai mengalami pertumbuhan yang luar biasa dari tahun ke tahun dibandingkan dengan agama-agama lain di India. Agama ini tumbuh dengan cepat dalam 30 tahun terakhir.
India menjadi negara ketiga dengan jumlah Muslim terbanyak di dunia pada tahun lalu. Mereka berada di hampir semua negara bagian India. Komunitas Islam mewakili 14,2% dari total populasi di India.
Namun, sejak kemerdekaan India, umat Islam di India telah menghadapi diskriminasi, prasangka, dan kekerasan sistematis, meski pun ada perlindungan konstitusional.
Mengutip CFR, para ahli mengatakan, sentimen anti-Muslim telah meningkat di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi dan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa. Sejak terpilih pada tahun 2014, mereka telah mengejar agenda nasionalis Hindu.
Tahun 2019, Modi terpilih kembali dan pemerintah mendorong kebijakan kontroversial yang menurut para kritikus secara eksplisit mengabaikan hak-hak Muslim dan dimaksudkan mencabut hak jutaan Muslim. Di bawah Modi, kekerasan terhadap Muslim menjadi lebih umum. Langkah tersebut telah memicu protes di India dan menuai kecaman internasional.
Pada bulan Mei lalu, dua pejabat BJP membuat komentar tidak senonoh tentang Nabi Muhammad. Hal itu menyebabkan protes di seluruh India dan kecaman dari negara-negara mayoritas Muslim. BJP memberhentikan para pejabat. Bulan berikutnya, dua pria Muslim membunuh seorang pria Hindu yang mendukung salah satu pejabat BJP dalam serangan yang mereka rekam dan bagikan secara online.
Kritikus menyebut, pejabat BJP telah mengabaikan kekerasan baru-baru ini terhadap Muslim.
“Selama masa jabatan lima tahun pertama Modi, ada serangan terus menerus terhadap individu Muslim, yang membuat komunitas merasa dikepung. Idenya adalah jika Anda seorang Muslim, Anda dapat diserang di mana saja, kapan saja. Ujaran kebencian dan misinformasi yang tersebar secara online juga telah mendorong kekerasan terhadap Muslim,” kata Ghazala Jamil, asisten profesor di Universitas Jawaharlal Nehru di New Delhi.
Muslim di India Dituduh Menjadi Penyebab Banjir
Terbaru adalah banjir dahsyat yang melanda negara bagian Assam di timur laut India diklaim akibat ‘jihad banjir’ yang dilakukan anggota komunitas Muslim setempat.
Beberapa warga Muslim di negara bagian tersebut, sebagaimana dilansir dari BBC, bahkan telah ditangkap terkait dugaan ini. Salah satunya adalah Nazir Hussain Laskar.
Dia mengaku kebingungan kala polisi mengetuk pintu rumahnya pada Minggu, 3 Juli dini hari lalu. Petugas yang menangkap Nazir secara spesifik menuduhnya merusak tanggul, yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari banjir.
“Saya telah menghabiskan 16 tahun bekerja untuk pemerintah membangun tanggul… Mengapa saya merusak satunya?” kata Nazir, salah satu pekerja konstruksi di Assam dan selama ini bekerja membangun tanggul di wilayah itu.
Akibat penangkapan itu, Nazir menghabiskan hampir 20 hari di balik jeruji besi sebelum dibebaskan dengan jaminan. Tetapi, tidak ada bukti keterlibatannya.
Organisasi Kerjasama Islam (OKI), sekelompok lima puluh tujuh negara anggota, meminta India untuk menghentikan serentetan kebencian dan pencemaran nama baik Islam dan praktik sistematis terhadap Muslim India.
Pemerintah AS berturut-turut enggan terbuka menyebut pelanggaran India karena mereka telah meningkatkan hubungan dengan negara tersebut. Misalnya, ketika Presiden Donald Trump mengunjungi India pada Februari 2020, dia justru memuji komitmen Modi terhadap kebebasan beragama dan tidak mengatakan apa pun tentang pecahnya kekerasan di Delhi. Sedangkan, pemerintahan Joe Biden dilaporkan telah menyuarakan keprihatinannya,tetapi sembari memperluas kerja sama dengan India termasuk melalui apa yang disebut Quad.
Quad adalah Quadrilateral Security Dialogue (QSD). Yaitu, dialog keamanan strategis antara Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat yang dikelola dengan pembicaraan antar negara anggota.
Sementara, dalam laporan Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS tahun 2020, mengklasifikasikan India sebagai negara yang menjadi perhatian khusus dan untuk pertama kalinya berada di peringkat terendah sejak 2004. Laporan itu mendesak pemerintah AS untuk memberi sanksi kepada pejabat India yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi di sana. [rif]
