“Satu hal yang menonjol adalah perubahan kebijakan pendidikan dari menteri yang tuna pengalaman di bidang pendidikan, yang ditunjuk Presiden untuk membuat perubahan. Bisa dibayangkan bagaimana perubahan yang bisa dilakukan dari seorang pimpinan, menteri yang tidak ada latar belakang dan tidak memiliki pengalaman di bidang ini,” sambungnya.
Menurut Didik perubahan kebijakan pendidikan dilakukan dengan gegap gempita memakai tag line atau bendera Kampus Merdeka, yang menggiring mahasiswa untuk masuk ke dalam pengalaman nyata di luar kampus, di kantor-kantor, perusahaan, bengkel, studio dan tempat-tempat praktek di lapangan.
“Kebijakan ini tidak salah, tetapi ketika dijadikan sebagai kebijakan inti keseluruhan pendidikan, maka substansi dasar pendidikan, riset dan substansi pembangunan karakter hilang dan tergerus oleh arus utama kebijakan ini,” terang ekonom senior INDEF ini. [Luk]
