BARISAN.CO – Staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan gagasan yang dipikirkan oleh pemerintah sejak lama.
“Pemindahan ibu kota sendiri ada kondisi-kondisi obyektif yang perlu kita cermati dan kita pahami. Sejak Bung Karno, Pak Harto, dan dilanjutkan oleh Pak SBY, soal memindahkan ibu kota itu bukan suatu hal yang baru, dan itu sudah menjadi semacam kebutuhan.” Ujar Yustinus dalam diskusi virtual yang diadakan Narasi Institute, Jumat (16/4).
Namun Yustinus menyebut, belum ada diskusi lanjutan yang dilakukan pemerintah terkait pemindahan IKN. Secara formal, diskusi terakhir terjadi pada sidang kabinet 20 Februari 2020 lalu, dan masih terus dilakukan pendalaman kajian hingga sekarang.
Menurut Yustinus, pemindahan ibu kota adalah hal yang penting untuk mengikis paradigma jawa sentris—atau bahkan Jakarta sentris—yang timbul akibat ketimpangan mulai dari produk domestik bruto (PDB), pertumbuhan ekonomi yang terpusat di Jawa, dan pembangunan infrastuktur.
Dari Rp6.737 triliun dana pihak ketiga yang disimpan di perbankan, Rp6.187 triliun ada di Jakarta. Artinya, 91% dana pihak ketiga itu ada di Jakarta. Sementara PDB Nasional itu 80% ada di Jawa.
Kalau ketimpangan demikian tidak segera diatasi dengan sebuah terobosan afirmatif, kata Yustinus, kita akan semakin tertinggal.
“Dalam konteks inilah saya rasa menjadi penting, bagaimana paradigma pembangunan Indonesia sentris menjadi paradigma baru, tidak hanya Jawa sentris, bahkan Jakarta sentris, saya rasa ini justified dengan ketimpangan yang terjadi sampai saat ini.” Ucap Yustinus.
Soal pendanaan IKN baru, Yustinus Yustinus memaparkan bahwa proyek ini akan dibiayai oleh APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Swasta.
Selain itu, adanya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) yang baru didirikan juga dapat dimanfaatkan. Yustinus juga menyebut bahwa sejumlah investor terutama dari Timur Tengah telah menaruh minat untuk berinvestasi di Indonesia terkait IKN. [Maryo-magang]
