Untuk 2025, pemerintah bahkan telah menyepakati kenaikan belanja hingga 8,09%, yang akan membawa total belanja negara mendekati Rp3.620 triliun.
Dalam cuitannya, Rizky mencatat bahwa kenaikan belanja negara pada periode 2020–2024 mencapai rata-rata 7,80% per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan periode 2015–2019 yang hanya 5,42% per tahun.
Menurutnya, lonjakan ini tidak sepenuhnya dapat dijustifikasi oleh kebutuhan pandemi, karena sebagian besar belanja tetap tinggi bahkan setelah pandemi mereda.
Rizky mengkritik pemerintah yang dinilainya terlalu fokus pada banyak program tanpa prioritas yang jelas.
Salah satu contohnya adalah program ketahanan pangan, yang direncanakan menjangkau hingga 3 juta penerima pada 2025, dengan target ambisius hingga 40 juta penerima di masa mendatang. Program-program seperti ini membutuhkan anggaran yang sangat besar, sementara efektivitasnya belum terbukti secara signifikan.
Ia juga menyoroti risiko “crowding out,” di mana belanja negara yang terlalu besar dapat mengurangi ruang bagi sektor swasta untuk tumbuh dan berkontribusi pada perekonomian.
Selain itu, lonjakan belanja yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai dapat memicu ketergantungan yang lebih besar pada utang, yang pada akhirnya membebani generasi mendatang.
Keseimbangan Fiskal: Tantangan dan Rekomendasi
Dalam analisisnya, Rizki menegaskan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tegas untuk menyeimbangkan fiskal.
Salah satu rekomendasinya adalah melakukan revisi APBN secara selektif untuk memangkas belanja yang kurang prioritas. Misalnya, program-program infrastruktur skala besar yang tidak memiliki dampak langsung terhadap perekonomian lokal dapat ditunda atau dialokasikan ulang.
Rizki juga mendorong penguatan sektor pajak, termasuk reformasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ia menilai bahwa peningkatan rasio pajak (tax ratio) menjadi kunci untuk memperbaiki struktur pendapatan negara.
Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan, seperti pengembangan sektor ekonomi digital dan energi terbarukan, dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam jangka panjang.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Rizki mencatat bahwa salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas belanja negara adalah rendahnya efisiensi birokrasi. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. []
Video selengkapnya:
