Angka pengangguran di Indonesia memang turun, tapi jumlah penganggur justru naik—ada apa di balik statistik ini?
BARISAN.CO – Meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,76% pada Februari 2025, Ekonom dari Bright Institute, Awalil Rizky, menyebut ada sejumlah persoalan mendalam yang harus dicermati dari data terbaru ketenagakerjaan tersebut.
Menurutnya, kondisi pengangguran dan kualitas pekerjaan justru menunjukkan tantangan serius, terutama dari sisi peningkatan status pekerja “berusaha sendiri” dan pekerja keluarga tidak dibayar.
Dalam asesmennya, Awalil menyoroti bahwa penurunan TPT ke angka 4,76% atau sekitar 7,28 juta orang mengandung paradoks. Dibandingkan Februari 2020, justru ada peningkatan jumlah penganggur sebesar 83 ribu orang.
“Kalau pun dikatakan tidak memburuk, ya sebetulnya tidak mengalami perbaikan yang berarti,” ujarnya.
Menurutnya, data TPT memang tampak membaik secara persentase, namun jika dilihat dari jumlah absolut dan tren lapangan pekerjaan, situasi ini menunjukkan semakin banyak masyarakat yang terpaksa masuk ke dunia kerja, bukan karena peluang kerja membaik, tetapi karena desakan kebutuhan hidup.
BPS pada 5 Mei 2025 lalu merilis hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang menunjukkan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi 70,60% — angka tertinggi dalam belasan tahun terakhir.
TPAK mencerminkan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif mencari pekerjaan, baik yang sudah mendapat pekerjaan maupun belum.
“Artinya, banyak orang yang terpaksa cari kerja. Ini bukan sepenuhnya kabar baik, karena mencerminkan tekanan ekonomi yang membuat masyarakat harus mencari nafkah, bahkan jika itu berarti bekerja tanpa upah,” kata Awalil.
Ia juga menyoroti bahwa kategori pekerja informal masih mendominasi lapangan kerja di Indonesia. Dari total 145,77 juta penduduk yang bekerja, sebanyak 59,40% tergolong dalam pekerjaan informal.
Di antaranya, jumlah pekerja dengan status “berusaha sendiri” mencapai 29,99 juta orang dan pekerja keluarga tidak dibayar mencapai 20,16 juta orang.
Awalil menganggap lonjakan jumlah pekerja yang berusaha sendiri sebagai indikasi menurunnya kualitas lapangan pekerjaan.
“Mereka bukan pekerja formal, bukan buruh tetap, dan biasanya tidak memiliki jaminan sosial. Ini seringkali terjadi karena tidak ada pilihan lain,” jelasnya. Ia juga mengaitkan fenomena ini dengan meningkatnya jumlah pengemudi ojek online (ojol), yang masuk dalam kategori “berusaha sendiri.”
Sementara itu, jumlah pekerja yang menjadi buruh/karyawan/pegawai — termasuk ASN, TNI, dan Polri — berjumlah 54,08 juta orang atau sekitar 37,08% dari total pekerja. Jika digabungkan dengan pengusaha yang dibantu buruh tetap, total pekerja formal hanya sekitar 41%.
