Khawatir Utang Pemerintah Meningkat
Penggunaan dana APBN untuk pembangunan IKN mendapat kritikan akan memberatkan pos APBN yang terjepit di tengah pengeluaran besar untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Dana pembangunan IKN baru jika lebih banyak menggunakan dana APBN memunculkan kekhawatiran akan meningkatnya utang pemerintah.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa pemerintah perlu memastikan utang negara tidak meningkat signifikan akibat kesalahan alokasi anggaran.
“Pemerintah perlu pastikan bahwa utang di APBN tidak meningkat signifikan akibat kesalahan alokasi anggaran di IKN,” kata Bhima mengutip dari Bisnis.
Anggaran Program Masyarakat Terancam
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Roy Valiant Salomo, mengungkapkan, pengalihan anggaran untuk IKN berdampak pada alokasi program-program prioritas untuk masyarakat.
“Kalau dialihkan lebih banyak untuk IKN, yang lain ada yang dikorbankan, semacam zero-sum game, IKN ditambah, yang lain dikurangi,” kata Roy saat mengutip dari BBC News Indonesia.
Padahal menurut Roy, penggunaan APBN terkonsentrasi pada penangangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain, pemasukan negara terpengaruh dalam dua tahun terakhir akibat pandemi.
Roy menyarankan agar pemerintah meningkatkan peran swasta dan BUMN untuk pembangunan IKN. [rif]