BARISAN.CO – Perusahaan otomotif Amerika, Tesla, baru saja membuka showroom di wilayah Cina yang menjadi tempat represi dan asimilasi terhadap orang-orang Uyghur. Dalam akun Weibo, Tesla mengumumkan pembukaannya tersebut.
“Pada hari terakhir tahun 2021, kami bertemu di Xinjiang. Pada tahun 2022, mari kita bersama-sama meluncurkan Xinjiang dalam perjalanan listriknya,” isi postingan itu yang disertai dengan foto perayaan pembukaan termasuk orang-orang yang memegang plakat bertuliskan “Tesla (jantung) Xinjiang’.
Mengutip Guardian, sebenarnya, AS telah memberlakukan berbagai sanksi dan peraturan serta tindakan lain kepada China atas pelanggaran HAM yang terus berlanjut di Xinjiang. Termasuk di dalamnya adalah pembatasan transaksi bisnis AS dengan operator serta pemasok lokal.
Bulan lalu, presiden Joe Biden juga menandatangani Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur, dan pemerintah AS bermaksud memboikot secara diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin di Beijing nantinya.
Kelompok hak asasi Uyghur melemparkan kritik, pembukaan showroom yang konon kabarnya menjadi ke-211 Tesla di China. Dewan Hubungan Amerika-Islam juga mendesak Tesla menutup segera showroom tersebut dan menghentikan aktivitasnya yang diduga sama dengan mendukung perekonomian untuk genosida di sana.
Dewan Direktur Komunikasi Nasional, Ibrahim Hooper mengatakan tidak boleh ada perusahaan Amerika yang melakukan bisnis di wilayah yang menjadi fokus kampanye genosida genosida untuk menargetkan minoritas agama serta etnis.
Sedangkan peneliti Australian Human Rights Watch, Sophie McNeill menyebut Beijing dan bisnisnya telah lama mengandalkan kesediaan global demi mengutamakan keuntungan daripada HAM. Sophie menambahkan dalam menghadapi kejahatan terhadap kemanusiaan, hal ini tidak boleh dibiarkan berlanjut pada tahun 2022.
”Elon Musk dan eksekutif Tesla-nya perlu mempertimbangkan HAM di Xinjiang atau berisiko terlibat,” kata Sophie.
Xinjiang adalah tempat kampanye panjang asimilasi paksa oleh otoritas China terhadap etnis minoritas temasuk muslim Uyghur. Sebanyak satu juta orang diperkirakan telah ditahan di pusat penahanan massal yang menjadi sasaran penindasan aktivitas agama dan budaya, pengawasan dan pemolisian ketat, dugaan program kerja paksa, serta pengendalian kelahiran yang dipaksakan.
Beberapa negara termasuk AS telah menyatakan tindakan itu sebagai genosida. Sementara itu, berbagai kelompok HAM dan hukum mengecam tindakan pemerintah China sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Akan tetapi, China menyangkal semua tuduhan pelanggaran dan menyebut kebijakannya adalah bagian dari upaya anti terorisme dan program pengentasan kemiskinan.