BARISAN.CO – Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada Kamis lalu (23/9/2021) mengatakan, pemerintah telah menarik utang sepanjang 2021 sebesar Rp 550,6 T. Penarikan utang tersebut menurut Sri Mulyani mencapai 46,8 persen dari target utang dalam APBN sejumlah Rp 1.177,4 T.
Menurut ekonom Awalil Rizky dalam paparannya di akun Youtube Hersubeno Point menjelaskan berutang itu diperlukan untuk produktif bukan hanya di era saat ini saja.
“Jaman Soeharto kalau kita baca dokumen-dokumennya. juga mengatakan utang dilakukan itu untuk pembangunan ekonomi, yang kemudian nanti bisa meningkatkan pendapatan nasional yaitu PDB (Produk Domestic Bruto) yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, memberikan fasilitas-fasilitas pelayanan publik, dan seterusnya,” papar Awalil.
Awalil kemudian menyampaikan jika negara tambah maju, maka rakyatnya akan menjadi tambah makmur sehingga dapat membayar pajak. Dengan begitu, ia menegaskan beban utang di masa mendatang akan menjadi mudah ditangani.
“Jadi, bukan hanya era ini saja. Hanya saja, era ini memang karena era media sosial jadi kan viral. Kalau dahulu Cuma dokumen. Jadi ketika pemerintahan era presiden Jokowi yang pertama, sudah mendapat suguhan bahwa ada Proyek Strategis Nasional dan itu tidak cukup duitnya. Kenapa? Karena penerimaan pajak kita, bukan pajak kita, itu pas-pasan. Dibutuhkan dana utang supaya pemerintah bisa mendorong Proyek Strategis Nasional di kemudian hari,” tambah Awalil.
Akan tetapi, Awalil menyayangkan karena antar masing-masing PSN itu belum ada kejelasan waktu yang dibutuhkan. Dari PSN itu, Awalil menuturkan sebenarnya akan menghasilkan PDB dan kesejahteraan rakyat.
Awalil melanjutkan apabila rakyat sejahtera, meraka dapat membayar pajak yang lebih banyak karena adanya kemampuan itu.
“Tapi itu kan cerita 7 tahun yang lalu. Sekarang, dari tahun ke tahun, ternyata tidak terbukti. Salahsatu yang tidak terbukti adalah PDB itu tidak naik kencang. Sebelum pandemi hanya di batasan 5 persen. Setelah pandemi justru kontraksi atau tahun ini akan laju sedikit,” pungkas Awalil.
Berdasarkan laporan tahunan 2020 dari The Legatum Institute, Indeks Kesejahteraan Indonesia berada di urutan 57. The Legatum Institute mencatat jika kinerja Kondisi Kehidupan masyarakatnya paling lemah.
Adapun indikator dari Kondisi Kehidupan dan peringkatnya sebagai yaitu sumber material (peringkat 102), nutrisi (peringkat 111), layanan dasar seperti akses listrik (peringkat 116), perumahan (peringkat 102), keterhubungan seperti akses ponsel, akses akun bank, dan lainnya (peringkat 71), dan perlindungan dari bahaya seperti kecelakaan lalu lintas (peringkat 97). [rif]
