BARISAN.CO – Pengamat ekonomi Awalil Rizky memprediksi utang pemerintah akan naik sebesar 19, 38 persen di 2021 atau setara dengan Rp7.251, 56 triliun. Angka ini berdasarkan disiplin belanja dan pendapatan pemerintah yang sebelumnya Rp6.074, 56 triliun.
“Pemerintah sudah membuat APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), rencananya hutang sekian, tinggal ditambahkan dengan disiplin belanja dan pendapatan pemerintah sebelumnya. Hasilnya naik 19, 38 persen,” kata Awalil di acara webinar Barisan.co, Kamis (11/02/2021).
Ketua Ekonom Institut Harkat Negeri ini menjelaskan pemerintah tidak hanya melakukan pinjaman pada luar negeri tapi juga dalam negeri. Keduanya bernilai dolar. Di akhir tahun 2020, utang luar negeri mencapai Rp416, 587 triliun dan dalam negeri hanya setengahnya.
“Jadi, sebagian utang pemerintah itu bersifat utang luar negeri. Dan dari perhitungan juga akan meningkat di tahun 2021,” ungkapnya.
Lalu dari mana tambahan utangnya?
Awalil mengatakan sekitar 95 persen utang pemerintah berkaitan dengan APBN. Jika yang dibelanjakan lebih banyak artinya defisit, sebaliknya, jika belanjanya sedikit artinya surplus. Sayangnya ciri khas Indonesia adalah selalu defisit.
“Pendapatan pemerintah lebih sedikit daripada belanjanya. Terlihat di tahun 2020, defisit kita mencapai Rp956,3 triliun sedangkan di tahun 2021, defisit bertambah menjadi Rp1.006, 4 trilun,” paparnya.
Parahnya, setiap defisit utang tersebut dibayar dengan utang. Cara seperti ini sudah dilakukan sejak era presiden sebelumnya. Apalagi keadaan pandemi ini makin menyulitkan pemerintah Indonesia, dimana pemerintah diharuskan belanja untuk kebutuhan Covid-19 dan belanja untuk kebutuhan biasanya.
“Nah, belanja kebutuhan biasanya ini yang seharusnya bisa direm atau dikurangi sedemikian rupa,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Awalil menghimbau untuk pemerintah agar segera mungkin memperbaiki perencanaan utangnya agar lebih baik lagi. Ia menganalogikan dengan utang dalam rumah tangga. Jika utang dalam rumah tangga bertambah meski rasionya memburuk, namun jika terencana akan terkontrol.
“Bapaknya yang ngutang, tetapi ibunya yang nambah itu akan selamat juga. Jadi, jangan pesimis!” lanjut Awalil.
Dia juga menambahkan utang pemerintah ada dua kelompok. Pertama, berbentuk pinjaman yakni pemerintah berutang kepada para pihak tersebut atau kreditur. Kedua, berbentuk surat yakni pernyataan berutang kepada pemegangnya.
“Jadi, siapapun pemegangnya boleh bergeser dan ada yang tetap namun, sangat kecil. Kalau kebanyakan namanya surat perhargaan yang dapat di perdagangkan. Artinya, dia pindah-pindah dan menjadi negosiasi sepihak karena pasar jual beli akan terus terjadi,” pungkasnya. []
