Posisi USP per akhir Desember 2020 sebesar Rp12.240 triliun antara lain dirinci berdasar kategori itu. Utang Pemerintah Umum sebesar Rp6.150 triliun, terdiri dari pemerintah pusat sebesar Rp6.090 triliun dan pemerintah daerah sebesar Rp59 triliun. Korporasi finansial sektor publik sebesar Rp5.038 triliun, dan korporasi nonfinansial sebesar Rp1.053 triliun.
Utang BUMN memang diperlakukan sebagai utang swasta, karena kepemilikan negara atasnya merupakan kekayaan yang telah dipisahkan. Namun, dalam aturan lain diperlakukan sebagai bagian dari keuangan negara. BPK pun berhak melakukan pemeriksaan atasnya, dan DPR bisa meminta keterangan kepada manajemennya. Selain itu, sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara yang baik, catatan utangnya disajikan sebagai bagian dari utang sektor publik tadi.
Selain utang pemerintah pusat, yang juga mengalami peningkatan pesat pada periode 2014-2020 adalah BUMN yang bukan Lembaga Keuangan. Posisinya pada akhir tahun 2020 telah lebih dari dua kali lipat dari posisi akhir tahun 2014 yang hanya sebesar Rp504 triliun.
SUSPI Bank Indonesia manyajikan posisi USP menurut denominasinya. Berupa rupiah sebesar Rp8.740 triliun dan ang berdenominasi valuta asing sebesar Rp3.500 triliun. Nilai valuta asing dikonversi dalam rupiah berdasar kurs tengah Bank Indonesia pada akhir tahun. Dengan kata lain, USP dalam valas telah mencapai 28,59% dari totalnya. Sebagian besar dalam dolar Amerika.
Tidak semua utang berdenominasi rupiah adalah kepada penduduk (residen) Indonesia. Seperti SBN rupiah yang dimiliki oleh pihak asing. Dan sebaliknya, ada utang valas kepada pihak domestik. Dalam hal kreditur ini, utang kepada pihak asing mencapai Rp3.775 triliun atau 30,84% dari total utang.
Khusus utang korporasi publik yang nonfinansial, porsi utangnya dalam valas lebih besar dari kelompok lainnya. Lebih dari 65,34% dari utangnya berdenominasi valas. Bisa dikatakan bahwa utang BUMN bukan lembaga keuangan memang lebih banyak dalam valuta asing. Sebagian utang valas ini terhadap pihak domestik. Porsi utang kepada pihak asing sebesar 61,14%.
Risiko utang kelompok sektor ini juga perlu diwaspadai terkait waktu jatuh temponya. Utang yang harus dilunasi kurang dari setahun ke depan mencapai 18,11% dari total utangnya.
Jika dikaitkan antara porsi dalam valas dan waktu jatuh tempo, maka permintaan valuta asing setahun ke depan antara lain dikontibusi oleh soalan ini. Pada sisi lain, keuangan beberapa korporasi akan memperoleh tantangan cukup berat karena masih dalam suasana pemulihan ekonomi. Terutama bagi BUMN yang tidak memperoleh pendapatan dalam valas, dan telah cukup terdampak buruk selama era pandemi.
