Oleh: Awalil Rizky
(Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri)
Barisan.co – “Dananya ada, uangnya ada, tinggal kita mau bekerja apa nggak?” merupakan pandangan Jokowi yang populer beberapa tahun lalu. Hal sebaliknya tergambar pada pidato pengantar RAPBN 2021, dan terutama dalam rincian Nota Keuangannya. “Banyak rencana kerja, kesulitan mencari sumber dana”.
Presiden Jokowi mengatakan arah rancangan kebijakan APBN 2021 terdiri dari empat langkah strategis. Pertama, mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
Merupakan arah yang wajar karena kinerja ekonomi nasional memang sangat terdampak. Namun posisinya sebagai arah pertama mengandung asumsi pandemi telah berakhir sebelum tahun berganti. Penanganan pandemi dari aspek kesehatan tidak dinyatakan sebagai arah rancangan kebijakan tersendiri, melainkan “hanya bagian” dari arah pemulihan ekonomi.
Disebut penanganan kesehatan diberi alokasi sekitar Rp25,4 triliun. Sudah mencakup pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU. Anggaran kesehatan secara keseluruhan memang direncanakan sebesar Rp169,7 triliun atau setara 6,2% APBN. Lebih dari batas minimalnya yang 5%. Namun, bisa dinilai hanya sedikit dari rata-rata rasio dalam kondisi normal.
Kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi. Suatu arah yang ambisius di tengah upaya mengatasi pandemi dari aspek kesehatan, beserta dampak sosial dan ekonomi yang masih berlangsung. Arah yang tampaknya tak mudah diterjemahkan dalam rincian alokasi anggaran. Akan lebih sulit lagi dalam realisasi belanja yang mendukungnya.
Ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital. Arah yang memang keniscayaan dan bersifat segera. Dikatakan pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) memperoleh alokasi Rp30,5 triliun, termasuk melalui transfer ke Daerah dan Dana Desa. Fokusnya mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat.
Keempat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi. Pernyataan arah yang serupa selama beberapa tahun terakhir. Sayangnya, upaya pemanfaatan bonus demografi kemudian lebih menjadi usaha mengatasi beban yang diakibatkannya.
Pidato Presiden mengakui akan banyaknya ketidakpastian. Antara lain disebut: RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik, juga efektivitas pemulihan ekonomi nasional, serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan.
Lebih lanjut dikatakan bahwa pelaksanaan reformasi fundamental menjadi keharusan untuk dilakukan. Antara lain: reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi sistem penganggaran dan perpajakan.
Beberapa hal penting disampaikan pula dalam pidato. Tentang ketahanan pangan dianggarkan sekitar Rp104,2 triliun yang diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan dan berbagai aspek dalam produksi dan distribusinya. Disinggung rencana pengembangan kawasan pangan berskala luas (food estate). Bahkan, pemerintah berani menargetkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik menjadi sebesar 102-104 di tahun 2021.
Tentang dukungan perlindungan sosial dengan alokasi Rp419,3 triliun yang diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap. Tentang pembangunan Pariwisata dengan alokasi Rp14,4 triliun yang diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi di sektor pariwisata.
