Scroll untuk baca artikel
Blog

Rencana Kerja Banyak, Uang Belum Ada

Redaksi
×

Rencana Kerja Banyak, Uang Belum Ada

Sebarkan artikel ini
Oleh: Awalil Rizky

(Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri)

Barisan.co – “Dananya ada, uangnya ada, tinggal kita mau bekerja apa nggak?” merupakan pandangan Jokowi yang populer beberapa tahun lalu. Hal sebaliknya tergambar pada pidato pengantar RAPBN 2021, dan terutama dalam rincian Nota Keuangannya. “Banyak rencana kerja, kesulitan mencari sumber dana”.

Presiden Jokowi mengatakan arah rancangan kebijakan APBN 2021 terdiri dari empat langkah strategis. Pertama, mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Merupakan arah yang wajar karena kinerja ekonomi nasional memang sangat terdampak. Namun posisinya sebagai arah pertama mengandung asumsi pandemi telah berakhir sebelum tahun berganti. Penanganan pandemi dari aspek kesehatan tidak dinyatakan sebagai arah rancangan kebijakan tersendiri, melainkan “hanya bagian” dari arah pemulihan ekonomi.

Disebut penanganan kesehatan diberi alokasi sekitar Rp25,4 triliun. Sudah mencakup pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU. Anggaran kesehatan secara keseluruhan memang direncanakan sebesar Rp169,7 triliun atau setara 6,2% APBN. Lebih dari batas minimalnya yang 5%. Namun, bisa dinilai hanya sedikit dari rata-rata rasio dalam kondisi normal.

Kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi. Suatu arah yang ambisius di tengah upaya mengatasi pandemi dari aspek kesehatan, beserta dampak sosial dan ekonomi yang masih berlangsung. Arah yang tampaknya tak mudah diterjemahkan dalam rincian alokasi anggaran. Akan lebih sulit lagi dalam realisasi belanja yang mendukungnya.

Ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital. Arah yang memang keniscayaan dan bersifat segera. Dikatakan pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) memperoleh alokasi Rp30,5 triliun, termasuk melalui transfer ke Daerah dan Dana Desa. Fokusnya mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat.