Sektor industri dan ekspor belum pulih sepenuhnya, menunjukkan lemahnya fondasi struktural ekonomi nasional.
BARISAN.CO – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2025 tercatat sebesar 5,12 persen secara tahunan (year-on-year), menurut rilis resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Angka ini tampak menggembirakan, apalagi di tengah rasa pesimistis masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional yang masih dibayangi lesunya daya beli, kenaikan harga barang kebutuhan pokok, hingga kekhawatiran terhadap lapangan kerja yang tak kunjung stabil.
Namun di balik data yang tampak optimistis tersebut, terdapat sederet tantangan fundamental yang belum benar-benar terselesaikan.
Pertumbuhan kali ini ternyata masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga dan momentum musiman seperti hari libur dan hari besar keagamaan, yang cenderung bersifat sementara dan tidak cukup kuat menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang.
BPS mencatat bahwa konsumsi rumah tangga menyumbang 54,25 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal II atau 2,64 persen terhadap pertumbuhan total.
Hal ini terdengar impresif, namun jika dicermati lebih dalam, pertumbuhan konsumsi tersebut sangat dipengaruhi oleh banyaknya hari libur nasional seperti libur dan penerimaan siswa baru, Idul Fitri, Waisak, Isa Al-Masih, dan Idul Adha. Belanja masyarakat meningkat tajam untuk kebutuhan makanan, minuman, transportasi, hingga rekreasi.
Jika belanja rumah tangga menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi, lalu apa yang terjadi ketika euforia musiman ini berakhir?
Jawabannya adalah perlambatan. Sinyal perlambatan ini bahkan sudah terasa di sektor industri.
Industri Manufaktur Masih Kontraksi
Sektor manufaktur yang semestinya menjadi penggerak utama ekonomi justru belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan berarti.
Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia menurut data S&P Global untuk Juli 2025 berada di angka 49,2 – masih berada di zona kontraksi (di bawah 50,0).
Padahal sektor industri pengolahan adalah penyumbang pertumbuhan terbesar dari sisi lapangan usaha, sebesar 1,13 persen.
Dengan kata lain, industri nasional masih tertekan. Tekanan ini bisa berasal dari berbagai sisi, mulai dari melemahnya permintaan domestik maupun global, tingginya biaya bahan baku, ketidakpastian regulasi, hingga minimnya inovasi dan efisiensi produksi.
Pemerintah memang mencatat peningkatan investasi melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 27,83 persen, namun tetap saja ini belum mampu mendorong manufaktur keluar dari tekanan.
Investasi tersebut juga masih belum cukup menjangkau sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.
Kembali pada struktur pertumbuhan, dua komponen utama penyumbang pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga dan PMTB.
Keduanya menyumbang lebih dari 82 persen PDB kuartal II. Namun sangat disayangkan, kontribusi ekspor yang juga sempat tumbuh sebesar 10,67 persen belum mampu membalikkan defisit neraca perdagangan barang bernilai tinggi.
Komoditas ekspor Indonesia masih didominasi oleh bahan mentah dan komoditas, bukan produk bernilai tambah dari sektor manufaktur.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,04 persen secara kuartalan (quarter-to-quarter) juga ditopang oleh belanja pemerintah yang melonjak 21,05 persen.
Artinya, negara masih menjadi pemain utama dalam ekonomi, bukan sektor swasta. Padahal, keberlanjutan pertumbuhan idealnya ditopang oleh sektor swasta yang kuat dan produktif, bukan oleh pembelanjaan fiskal yang rawan inefisiensi dan korupsi.
Ketimpangan Spasial dan Struktur Ekonomi yang Belum Merata
Secara spasial, Pulau Jawa masih menjadi motor penggerak utama dengan kontribusi 56,94 persen terhadap PDB nasional.
Ini menunjukkan bahwa ketimpangan pertumbuhan antarwilayah masih tinggi. Kawasan luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur masih tertinggal dalam kontribusi ekonomi nasional.
Upaya pemerataan pembangunan seperti pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pembangunan infrastruktur belum memberikan dampak signifikan dalam distribusi ekonomi secara luas.
Alih-alih merata, pertumbuhan justru masih tersentralisasi dan menjadikan daerah di luar Jawa sebagai pelengkap semata.
Pemerintah memang patut diapresiasi karena mampu menjaga pertumbuhan tetap di atas 5 persen, meski belum ada tanda-tana pertumbuhan ekonomi 8% sebagaimana janji kampanye Prabowo Subianto.
Namun pertumbuhan ini ibarat rumah yang dibangun dari kayu basah mudah lapuk dan goyah jika diterpa krisis global atau gejolak domestik.
Sektor industri yang belum pulih, ketergantungan terhadap konsumsi musiman, serta peran negara yang terlalu dominan dalam belanja menjadi sinyal bahwa ekonomi Indonesia belum sehat secara struktural.
Pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan antara lain: Pertama, Revitalisasi sektor industri manufaktur agar bisa naik kelas dan bersaing di pasar global. Kedua, Diversifikasi ekspor dari bahan mentah ke produk bernilai tambah.
Ketiga, Penguatan UMKM dan sektor padat karya agar daya serap tenaga kerja lebih besar. Keempat, Mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah, bukan hanya berpusat di Pulau Jawa.
Kelima, Menjaga daya beli masyarakat di luar momentum libur dan hari besar. Reformasi struktural dan efisiensi belanja pemerintah untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.
Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen memang layak disambut positif. Namun kita tidak boleh terbuai. Di balik angka-angka indah itu, ekonomi Indonesia masih menyimpan banyak ketimpangan dan kerentanan.
Seperti kata pepatah, “Bukan seberapa tinggi kau melompat, tapi seberapa kuat kakimu menapak.” Begitu pula ekonomi Indonesia: bukan hanya seberapa besar pertumbuhan, tapi seberapa kokoh fondasi yang menopangnya.
Jika fondasi ekonomi tetap bergantung pada konsumsi musiman dan stimulus fiskal jangka pendek, maka pertumbuhan ini hanya akan menjadi ilusi sesaat. Sudah saatnya Indonesia berinvestasi lebih dalam pada ekonomi produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan. []
