Universitas Paramadina menggelar diskusi pakar tentang integrasi sains, politik, dan etika sebagai solusi menghadapi krisis ekologis Indonesia.
BARISAN.CO – Universitas Paramadina bersama Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar Diskusi Meja Bundar Para Pakar bertajuk Integrasi Sains, Politik, dan Etika dalam Pembangunan Kawasan dan Tata Kelola Batas-Batas Ekologis di Indonesia, Senin (6/7/2026).
Forum ini menegaskan bahwa penanganan krisis ekologis di Indonesia membutuhkan sinergi antara sains, kebijakan politik, tata kelola, dan etika agar pembangunan tetap berkelanjutan.
Wakil Rektor Bidang Mutu dan Kerja Sama Universitas Paramadina, Prof. Dr. Iin Mayasari, mengatakan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan akademik perguruan tinggi.
Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan sains, politik, etika, dan tata kelola dalam menjawab tantangan pembangunan Indonesia.
Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Prof. Daniel Murdiyarso, menjelaskan dunia kini telah memasuki era Anthropocene, yakni periode ketika aktivitas manusia menjadi faktor utama yang mengubah sistem bumi.
Ia menyebut kenaikan suhu global sekitar 1,6 derajat Celsius di atas tingkat praindustri menjadi bukti bahwa perubahan iklim merupakan kenyataan ilmiah yang memerlukan tata kelola yang lebih kuat.
“Persoalannya bukan lagi apakah perubahan iklim itu nyata, tetapi apakah sains, etika, dan politik mampu dipertemukan dalam proses pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Moderator diskusi, Abdul Malik Gismar, mengatakan hasil diskusi tidak berhenti sebagai forum akademik, tetapi akan dikembangkan menjadi buku kolaboratif yang diharapkan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan.
Sementara itu, Ketua Badan Riset dan Kewilayahan BRIN, Fadjar Ibnu Thufail, menilai tantangan utama menghadapi krisis ekologis bukan hanya menghasilkan lebih banyak penelitian, melainkan mengintegrasikan temuan ilmiah dengan etika dan kebijakan publik.
Menurutnya, sains mampu menjelaskan risiko, tetapi tidak menentukan pilihan moral maupun kebijakan yang paling adil.
Pandangan serupa disampaikan Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Laode M. Syarif, yang menilai lemahnya tata kelola sumber daya alam dipengaruhi konflik agraria dan belum jelasnya batas kawasan yang dapat dieksploitasi maupun yang harus dilindungi.
Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashof Birry, mengingatkan bahwa transisi energi tidak cukup hanya berfokus pada pengurangan emisi karbon, tetapi juga harus mendorong sistem ekonomi yang lebih adil, mengurangi eksploitasi sumber daya alam, serta memperkuat pemulihan lingkungan.
Di sisi lain, Iqbal Damanik dari Greenpeace Indonesia menilai bukti ilmiah mengenai krisis iklim belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kebijakan publik. Ia menyebut regulasi di Indonesia masih lebih banyak memberi ruang bagi eksploitasi sumber daya alam dibandingkan perlindungan lingkungan.
Dari perspektif ekonomi politik, Managing Director PPPI Muhamad Rosyid Jazuli menilai kekuatan sebuah negara tidak ditentukan oleh melimpahnya sumber daya alam, melainkan kualitas institusi dan kemauan politik.
Menurutnya, pembangunan ekonomi harus diarahkan pada peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan ekonomi berbasis pengetahuan.
Forum juga menghadirkan peneliti ekologi manusia Wardah Alkatiri, Ketua Umum SIEJ Joni Aswira Putra, Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda, serta Ketua Komisi Kebudayaan AIPI Prof. M. Amin Abdullah.
Para narasumber menekankan pentingnya kolaborasi lintas disiplin, peran media dalam membangun kesadaran publik, serta perlunya menghitung biaya ekonomi akibat kerusakan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan.
Diskusi ditutup dengan harapan agar hasil pembahasan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. []
