Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bersama Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia sepakat menyinkronkan pembangunan pusat data (data center) berbasis kecerdasan artifisial (AI) dengan pasokan energi nasional seiring proyeksi kebutuhan daya yang menembus 20 gigawatt.
BARISAN.CO, BALI – Pemerintah Indonesia bergerak cepat mengamankan masa depan ekosistem kecerdasan artifisial (AI) tanah air. Dalam gelaran Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Senin (19/10/2026), kolaborasi lintas sektor digelorakan demi menyatukan cetak biru teknologi digital dan ketahanan energi nasional.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pembangunan data center (pusat data) serta AI Factory tidak bisa lagi digarap secara ego sektoral. Keduanya sangat bergantung pada kesiapan pasokan setrum yang stabil dan hijau.
“Hal-hal terkait dengan pembangunan AI Factory, termasuk data center AI Factory, itu harus dilakukan tidak lagi secara terpisah sektor per sektor, tapi dalam sebuah koordinasi yang kuat,” ujar Meutya.
Langkah strategis pun diambil dengan menggandeng Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Sinergi ini memastikan agar ambisi digitalisasi Indonesia tidak berujung pada krisis pasokan listrik di kemudian hari.
Merespons hal tersebut, Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia langsung pasang badan. Bahlil menyatakan siap memetakan jalur distribusi listrik khusus begitu lini lokasi pusat data diserahkan oleh Kemkomdigi.
Bukan tanpa alasan, proyeksi kebutuhan daya untuk menyokong pabrik digital raksasa ini sangat fantastis, yakni mencapai 20 gigawatt (GW) atau setara 20.000 megawatt.
“Saya akan minta data lokasi dari teman-teman yang akan membangun data center, supaya supply energinya itu bisa langsung disediakan,” tegas Bahlil.
Selain urusan teknis energi, Bahlil mengeluarkan peringatan keras bagi para investor asing. Pemerintah dipastikan akan memperketat regulasi investasi teknologi tinggi agar tidak hanya menguntungkan modal besar pemilik dana.
Pusat data diakui sebagai industri padat modal yang minim penyerapan tenaga kerja langsung, namun mengonsumsi sumber daya alam lokal seperti listrik dan air dalam jumlah masif. Oleh karena itu, skema kerja sama wajib melibatkan pengusaha nasional dan daerah.
“Kita akan membuat satu regulasi yang win-win. Kita silakan mereka masuk, tapi juga hargai, dan bagaimana berkolaborasi dengan pengusaha nasional, pengusaha daerah di mana investasi itu akan dilakukan,” cetus Bahlil.
Bagi pemerintah, esensi investasi yang berkualitas bukan sekadar hitung-hitungan nominal uang yang masuk ke kas negara. Jauh daripada itu, transfer teknologi dan keterlibatan aktif pelaku usaha lokal di daerah menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi digital yang berkeadilan. []
