Sejumlah pemimpin redaksi media nasional menyoroti ancaman disrupsi kecerdasan buatan (AI) terhadap keberlanjutan bisnis media, pergeseran audiens, hingga independensi jurnalisme dalam forum diskusi di Universitas Paramadina.
BARISAN.CO, JAKARTA – Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) tidak hanya mengubah cara wartawan mencari, mengolah, dan menyajikan informasi.
Teknologi ini juga memunculkan persoalan baru bagi industri pers, mulai dari keberlanjutan bisnis media, pergeseran perilaku audiens, persaingan dengan homeless media, hingga ancaman terhadap independensi dan kredibilitas jurnalistik.
Persoalan tersebut mengemuka dalam forum Pimred Corner bertajuk “Fireside Chat: Disrupsi Media di Masa AI & Masa Depan Pers” yang digelar sebagai bagian dari temu alumni akbar Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina di Aula Firmanzah, Gedung Nur, Kampus Cipayung, Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Forum yang menghadirkan sejumlah alumni Universitas Paramadina yang kini menduduki posisi strategis di industri media nasional itu memperlihatkan bahwa tantangan pers di era AI jauh lebih kompleks daripada sekadar kemampuan mengadopsi teknologi.
Industri media dituntut beradaptasi dengan perubahan, tetapi tetap harus menjaga fungsi jurnalistik sebagai penyedia informasi yang akurat, terverifikasi, dan berpihak pada kepentingan publik.
Editor in Chief Majalah Tempo, Setri Yarsa, menilai tekanan terhadap industri media saat ini tidak hanya datang dari perubahan teknologi dan model bisnis, tetapi juga dari persoalan kebebasan pers serta intervensi terhadap kerja jurnalistik.
“Disrupsi media sudah terjadi berkali-kali. Namun, yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah masa depan pers. Industri media sedang menghadapi tekanan yang sangat besar, baik dari sisi model bisnis maupun intervensi terhadap kerja jurnalistik. Media saat ini sedang tidak baik-baik saja,” ungkap Setri.
Menurutnya, persoalan keberlanjutan industri media perlu menjadi perhatian serius karena tekanan ekonomi dapat berdampak pada kualitas dan independensi kerja jurnalistik.
Selain persoalan bisnis, perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi juga menjadi tantangan besar bagi media arus utama.
Pemimpin Redaksi BeritaSatu, Syukri Rahmatullah, mengatakan bahwa dominasi media konvensional dalam membentuk opini publik telah mengalami pergeseran signifikan.
Jika pada awal 2000-an media cetak dan televisi menjadi rujukan utama masyarakat, kini distribusi informasi semakin banyak dikuasai platform digital, influencer, dan homeless media.
“Dahulu media memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Sekarang, distribusi informasi semakin bergeser ke influencer dan homeless media. Ini menjadi tantangan serius, terutama ketika generasi muda menjadikan media sosial sebagai sumber utama informasi,” jelas Syukri.
Ia mengingatkan bahwa perubahan tersebut perlu dicermati menjelang Pemilu 2029. Generasi Z, Generasi Alpha, dan milenial akan menjadi kelompok penting dalam menentukan arah politik Indonesia.
Ketika media sosial menjadi sumber utama informasi, risiko paparan konten yang tidak melalui proses verifikasi jurnalistik juga semakin besar.
Tantangan serupa dihadapi industri televisi. Pemimpin Redaksi BTV, Zaki Amrullah, menyebut televisi sebagai industri yang membutuhkan modal dan sumber daya manusia dalam jumlah besar.
Penurunan audiens televisi mendorong perusahaan untuk terus mencari model penyajian konten yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Disrupsi memang menjadi tantangan bagi industri televisi. Namun, selalu ada jalan untuk menghadapi perubahan. Kita perlu lebih kreatif dalam memahami audiens dan mencari pendekatan yang sesuai dengan perkembangan zaman,” ujar Zaki.
AI Harus Dimanfaatkan, tetapi Pers Perlu Dilindungi
Dari sisi bisnis media, Direktur Utama Jawa Pos, Dhimas Ginanjar, menyoroti penggunaan AI yang semakin memudahkan produksi dan distribusi konten.
Kemudahan tersebut membuka peluang inovasi, tetapi sekaligus memunculkan persoalan baru, terutama terkait persaingan yang tidak seimbang dan perlindungan terhadap merek serta produk jurnalistik.
Ia menilai wartawan justru perlu menguasai AI agar tidak tertinggal dalam perubahan industri.
“Kita perlu khawatir terhadap wartawan yang tidak menggunakan AI, karena pada akhirnya mereka bisa tertinggal oleh wartawan lain yang mampu memanfaatkan teknologi tersebut.
Namun, persoalan yang lebih besar adalah bagaimana melindungi industri media dari praktik penggunaan teknologi yang merugikan keberlangsungan bisnis pers,” ungkap Dhimas.
Menurutnya, perubahan kebiasaan konsumsi informasi, khususnya di kalangan Generasi Z dan Alpha, juga menuntut media melakukan penyesuaian strategi bisnis. Namun, transformasi tersebut tidak boleh mengorbankan kualitas dan kredibilitas produk jurnalistik.
Sementara itu, Managing Editor Kompas.com, Amir Sodikin, mengangkat persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni keterwakilan pengetahuan lokal dalam ekosistem AI.
Menurutnya, dominasi algoritma dan basis data digital berpotensi membuat pengetahuan lokal (local knowledge) serta kearifan lokal (local wisdom) semakin tidak terlihat apabila tidak terdokumentasi dan terintegrasi dalam ekosistem informasi digital.
“Kalau tidak masuk ke dalam AI, pengetahuan kita berisiko tidak terlihat. Padahal, hal ini juga berkaitan dengan local wisdom dan pengetahuan lokal yang selama ini belum mendapatkan ruang yang cukup dalam algoritma digital,” jelas Amir.
Ia menilai AI dapat menjadi instrumen untuk memperluas visibilitas pengetahuan lokal. Namun, pemanfaatannya harus tetap memperhatikan etika dan tanggung jawab. Jurnalis juga perlu meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi agar dapat beradaptasi dengan perkembangan industri.
Persoalan mendasar dalam pemanfaatan AI adalah bagaimana teknologi tersebut tidak menghilangkan esensi kerja jurnalistik. Pemimpin Redaksi Republika, Andi Muhyiddin, menyoroti perubahan format konsumsi berita yang semakin mengarah pada video vertikal serta penggunaan AI dalam proses produksi konten.
Meski teknologi dapat membantu mempercepat pekerjaan, menurutnya, kualitas informasi tetap ditentukan oleh proses jurnalistik yang dilakukan manusia, terutama peliputan langsung dan verifikasi fakta.
“Jurnalis yang baik bukanlah mereka yang paling mahir membuat prompt, melainkan jurnalis yang turun langsung ke lapangan untuk menulis dan menghasilkan informasi yang berkualitas,” tegas Andi.
Ia menjelaskan bahwa AI dapat berfungsi sebagai asisten atau copilot untuk membantu pekerjaan jurnalistik, seperti meringkas informasi dan mengolah konten. Namun, teknologi tidak boleh menggantikan proses peliputan, verifikasi, serta tanggung jawab jurnalis terhadap kebenaran informasi yang dipublikasikan.
Berbagai pandangan dalam diskusi tersebut menunjukkan bahwa masa depan pers tidak cukup ditentukan oleh seberapa cepat perusahaan media mengadopsi teknologi. Kemampuan menjaga kepercayaan publik, independensi redaksi, kualitas peliputan, dan perlindungan terhadap karya jurnalistik justru menjadi faktor penting dalam menghadapi disrupsi.
Pemerintah Dituntut Mengimbangi Perkembangan Teknologi
Dalam forum yang sama, Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Digital, Wijaya Kusuma Wardhana, menekankan bahwa inovasi tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan juga oleh kualitas komunikasi dan kesiapan ekosistem pendukungnya.
“Inovasi tidak ditentukan oleh sejauh mana teknologi berkembang, tetapi ditentukan oleh komunikasi. Perkembangan AI berbasis data berlangsung sangat cepat, bahkan dalam hitungan bulan.
Tantangannya adalah bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah dapat mengikuti kecepatan perkembangan teknologi tersebut,” jelas Wijaya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan akses digital, pengembangan talenta, penguatan ekosistem riset dan data, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan. Menurutnya, inovasi harus dapat diakses dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya dinikmati kelompok tertentu.
Kegiatan Pimred Corner sekaligus menjadi ruang konsolidasi jejaring alumni Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina yang kini berkiprah di berbagai institusi media nasional. Forum tersebut diharapkan memperkuat pertukaran gagasan dan kolaborasi dalam merespons perubahan industri komunikasi dan media.
Sebelumnya dalam sambutannya, Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menyampaikan kebanggaannya terhadap kiprah alumni yang telah menempati posisi strategis di berbagai institusi media nasional.
Ia menilai kontribusi tersebut merupakan bagian dari perjalanan universitas dalam membangun ekosistem pendidikan yang berlandaskan kolaborasi, pemikiran kritis, dan nilai-nilai intelektual.
“Semua lagu dan nyanyian dari Paramadina merupakan hasil kolaborasi seluruh program studi, terutama yang berlandaskan falsafah pemikiran Cak Nur. Saya sangat bangga melihat rekan-rekan alumni yang kini berada di garda terdepan industri media. Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu membawa Paramadina terus tumbuh dan berkembang,” ungkap Didik.
Ia menambahkan, Universitas Paramadina terus berupaya memperkuat kapasitas institusi dan komunitas akademiknya. Dengan jumlah mahasiswa sekitar 5.600 orang, universitas berharap dapat terus berkembang melalui kontribusi sivitas akademika dan jejaring alumni. []
