Alasan Jokowi Perlu Mencopot Sejumlah Menteri

Barisan.co – Angka kasus positif Covid-19 terus naik, dan tampaknya Presiden Jokowi telah melakukan hampir semua hal untuk menurunkan statistik Corona tersebut. Tiap pagi sarapan angka, sudah. Mengeluarkan Perppu yang tak ada presedennya, sudah. Marah-marah kepada sekaligus berniat mencopot menteri, juga sudah. Dan masih banyak hal lainnya yang sudah diupayakan presiden.

Jumlah dari hal “yang sudah-sudah” itu mungkin sama banyaknya dengan “yang belum-belum”. Dan dari sekian hal penting yang belum dilakukan, publik menilai bahwa presiden perlu segera menunaikan niatnya terkait pencopotan menteri. Ia pernah berniat melakukannya. Dan, konon sebagaimana janji, niat harus dibayar utuh dengan tindakan.

Jika memang demikian, maka Terawan Agus Putranto layak mengisi daftar pertama. Namanya paling teresonansi dalam percakapan publik dan ia begitu lekat dengan kontroversi. Menkes Terawan, sebagai middle men antara presiden dengan rakyat, dinilai telah memberi masukan yang keliru kepada Jokowi sejak awal pandemi sehingga virus itu kini membahayakan kesehatan rakyat banyak.

Kekeliruan Menkes Terawan masih terjaga hingga sekarang. Dan saya kira, cara berpikir Pak Terawan telah meresap ke berbagai sektor dan mematahkan upaya-upaya paling tulus untuk memberantas pandemi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga tak luput dari sorotan. Belakangan ia berseteru dengan Gubernur DKI Anies Baswedan. Menurut Airlangga, gara-gara Anies memberlakukkan PSBB total, IHSG rontok 5,01% dan itu menjadi kabar setingkat duka baginya. Secara tampak, Airlangga menunjukkan keberpihakannya yang condong pasar daripada memikirkan keselamatan rakyat.

Lebih dari itu, Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dinilai lamban dalam mengawal penyerapan anggaran. Dari total pagu anggaran, serapan dana yang ia laporkan Senin lalu (14/9/2020) baru sebesar Rp237 triliun atau setara 34,1% dari keseluruhan sebesar Rp695,2 triliun.

Ada lagi Menteri Agama Fachrul Razi. Sudah sekian jumlahnya ormas keagamaan yang mendesaknya untuk mundur. Secara singkat dikatakan, ia adalah menteri yang “bikin resah umat”.

Luhut Binsar Panjaitan? Presiden Jokowi malah menunjuknya untuk mengatasi kenaikan kasus Covid-19 di sembilan provinsi di Indonesia, Senin (14/9/2020). Luhut memang kerap terlibat dalam urusan-urusan di luar bidang kementeriannya. Oleh warganet ia dijuluki “Menkosaurus”.

Sebetulnya kalau hendak dituliskan semua, lebih dari separuh menteri Kabinet Indonesia Maju tampil berada di bawah performa. Kemarin lalu bahkan berembus isu presiden akan mengocok ulang 18 menteri, meski itu dibantah pihak istana. Tapi, jika isu itu boleh diartikan, tampak betapa soal reshuffle ataupun pencopotan menteri ini telah menjadi bagian dari aspirasi publik. Apalagi mengingat umur pemerintahan sudah sekitar setahun.

Presiden Jokowi jelas butuh penyegaran. Tujuh bulan sudah pandemi berlalu tanpa perkembangan yang berarti. Sudah saatnya presiden melakukan loncatan, keluar dari gagasan teknokratis menteri-menterinya yang terbukti tidak sukses.

Tapi, reshuffle atau pencopotan sering kali bukan hanya berarti ‘menyingkirkan’ sosok menteri, melainkan juga kepentingan ekonomi dan politik—di luar kepentingan presiden—yang mereka layani. Di sinilah letak pembuktian bagi presiden: Apakah benar dia tanpa beban atau sebaliknya.