Ambisi swasembada pangan Prabowo Subianto menghadapi berbagai tantangan serius, dari infrastruktur yang lemah hingga ancaman ketimpangan akses pangan di seluruh wilayah Indonesia
BARISAN.CO – Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dengan visinya untuk mencapai swasembada pangan Indonesia dalam waktu singkat, yaitu dalam 4-5 tahun ke depan.
Ambisi ini diiringi dengan tantangan yang tidak kecil, terutama terkait ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, dan distribusi sumber daya yang memadai.
Dalam berbagai kesempatan, Prabowo mengemukakan bahwa Indonesia harus mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan.
“Kita tidak boleh bergantung pada sumber makanan dari luar. Dalam krisis, tidak ada yang akan mengizinkan kita membeli dari mereka,” terang Prabowo.
Namun, di balik ambisi besar tersebut, ada ancaman yang tidak bisa diabaikan. Seperti yang disampaikan oleh ekonom Awalil Rizky dalam webinar dengan tema Ancaman Kelaparan di Tengah Ambisi Swasembada Pangan Prabowo Subianto, Selasa (05/11/2024), swasembada pangan bukan hanya soal produksi yang mampu memenuhi konsumsi nasional, tetapi juga mencakup kesejahteraan petani, akses yang merata terhadap pangan, dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Dalam konteks ini, terdapat beberapa masalah mendasar yang harus diatasi agar cita-cita swasembada pangan tidak berubah menjadi bumerang yang mengancam ketahanan pangan rakyat.
Salah satu faktor utama dalam mewujudkan swasembada pangan adalah kesejahteraan petani. Namun, data menunjukkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, kesejahteraan petani di Indonesia masih jauh dari kata memadai.
Kebanyakan petani di Indonesia merupakan petani gurem dengan luas lahan kurang dari 0,5 hektar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani gurem terus bertambah, sementara rata-rata penguasaan lahan semakin sempit.
Kondisi ini membuat para petani sulit untuk meningkatkan produktivitasnya, terutama tanpa dukungan infrastruktur dan teknologi yang memadai.
Di sisi lain, indeks ketahanan pangan Indonesia berdasarkan Global Food Security Index (GFSI) juga tidak cukup baik, bahkan di bawah rata-rata global.
Ketergantungan pada impor pangan juga semakin meningkat. Pada 2023, impor pangan mencapai 3,06 juta ton dengan nilai sebesar US$1,79 miliar, dan angka ini diperkirakan akan meningkat lagi pada 2024.
Ketergantungan ini menunjukkan bahwa kemandirian pangan masih jauh dari kenyataan, dan swasembada pangan bukanlah perkara yang mudah dicapai dalam waktu singkat.
Program Swasembada Pangan Pemerintahan Prabowo
Untuk mewujudkan swasembada pangan, pemerintah Prabowo telah mencanangkan berbagai program dan alokasi anggaran yang besar.
Anggaran ketahanan pangan dalam APBN 2025 dialokasikan sebesar Rp 139,4 triliun, yang akan digunakan untuk program cetak sawah, pompanisasi, optimasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi, dan dukungan alat mesin pertanian (alsintan).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan produksi pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Namun, program ini masih harus diuji. Seperti yang disebutkan oleh Awalil Rizky, untuk mencapai swasembada pangan, bukan hanya jumlah produksi yang harus ditingkatkan, tetapi juga kualitasnya.
Penggunaan alsintan dan irigasi saja tidak cukup jika masalah distribusi pangan belum terselesaikan. Masalah distribusi sering kali diabaikan dalam upaya swasembada, padahal ketimpangan distribusi bisa menyebabkan harga pangan tinggi di satu daerah dan kelangkaan di daerah lainnya.
Risiko Kelaparan dan Ketimpangan Distribusi
Ancaman kelaparan masih menjadi bayang-bayang bagi Indonesia. Berdasarkan Global Hunger Index (GHI) 2024, Indonesia memiliki skor kelaparan sebesar 16,9, yang menempatkannya di urutan 77 dari 127 negara.
Skor ini menunjukkan bahwa tingkat kelaparan di Indonesia masih dalam kategori moderat, namun belum ada perbaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Jika pemerintah terlalu fokus pada peningkatan produksi tanpa memperbaiki distribusi, maka ketimpangan akses pangan di berbagai wilayah Indonesia bisa semakin memburuk.
Keterjangkauan pangan juga menjadi tantangan, terutama bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah. Kenaikan harga pangan yang tidak terkendali bisa berdampak langsung pada kemampuan masyarakat untuk membeli makanan bergizi.
Jika akses terhadap pangan bergizi terbatas, maka risiko malnutrisi dan gizi buruk juga meningkat. Hal ini tidak hanya membahayakan kesehatan masyarakat, tetapi juga produktivitas generasi mendatang.
Untuk mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan, inovasi teknologi dan infrastruktur pertanian harus menjadi prioritas.
Teknologi modern, seperti irigasi pintar, penggunaan benih unggul, dan alat pertanian efisien, dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.
Namun, sebagian besar petani di Indonesia masih menggunakan teknik pertanian tradisional yang kurang efisien, sehingga mereka sulit untuk bersaing di pasar global dan memenuhi kebutuhan pangan nasional.
Pemerintah perlu memberikan akses dan edukasi teknologi kepada petani, terutama di daerah-daerah terpencil.
Selain itu, investasi dalam infrastruktur, seperti jalan dan penyimpanan hasil panen, juga sangat penting untuk memperlancar distribusi pangan dari daerah produksi ke daerah konsumsi. Dengan begitu, masalah ketimpangan distribusi dan kelangkaan pangan bisa diatasi.
Mengatasi Tantangan Ekonomi dan Fiskal
Ketahanan fiskal juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan dalam mencapai swasembada pangan. Ruang fiskal yang terbatas membuat pemerintah harus bijak dalam mengalokasikan anggaran untuk ketahanan pangan.
Ketika kebutuhan anggaran besar, sementara pendapatan negara terbatas, pemerintah harus berhati-hati agar tidak menimbulkan defisit yang terlalu besar.
Solusi jangka panjang adalah dengan meningkatkan tax ratio, sehingga negara memiliki pendapatan yang cukup untuk mendukung program swasembada pangan dan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan industri pangan. Dengan melibatkan sektor swasta, diharapkan investasi dalam sektor pangan bisa meningkat, sehingga mendorong peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan. []
