“Kelompok miskin akan lebih terpukul lantaran daya belinya belum pulih akibat pandemi Covid-19. Program bansos yang diuntukkan pada mereka pun sejauh ini masih ditemukan banyak kasus, mulai dari bansos salah sasaran, mekanisme penyaluran yang kacau, dan pengawasan yang masih lemah sehingga rentan terjadi korupsi,” kata Farouk.
Maka menurut Farouk, rencana menaikkan PPn dirasa tidak tepat. “PPn baiknya jangan naik karena sangat kontraproduktif. Otoritas fiskal perlu lebih kreatif dari itu. Adapun kalau terpaksa naik, ada metode yang bisa dioptimalkan dengan misalnya menaikkan pajak terhadap barang-barang luxury atau barang yang mempunyai dampak negatif seperti minuman keras, rokok, dan yang seperti itu.”
Diketahui, rencana menaikkan PPn kembali mengemuka dalam pemaparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional yang diadakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional beberapa pekan lalu.
Sri Mulyani mengatakan, kenaikan tarif ditempuh sebagai salah satu opsi meningkatkan penerimaan negara pada 2022. Sejauh ini, Kemenkeu masih menggodok rencana kenaikan PPn untuk kemudian dibahas bersama DPR sebagai pihak penerbit regulasi. [dmr]