Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, mengkritisi penanganan kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sepenuhnya dibebankan pada Pemda.
BARISAN.CO – Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait penanganan awal kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam siaran pers yang dikutip Kompas.com (25/9/2025), Tito menegaskan penanganan awal keracunan MBG menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda) karena memiliki fasilitas kesehatan, ambulans, tenaga medis, dan sistem tanggap darurat.
Menurut Awalil, pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait kesiapan daerah.
“Kalau Pemda diberi tanggung jawab, harus jelas dinas mana yang ditugasi, siapa orangnya, dan tentu butuh anggaran,” ujarnya melalui kanal YouTube pribadinya, Kamis (25/9/2025).
Ia menilai hingga kini belum terlihat adanya alokasi khusus dari Badan Gizi Nasional (BGN) maupun kementerian terkait untuk mendukung kesiapan Pemda.
Awalil juga menyoroti pembentukan Satgas MBG yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri dan BGN. Namun, menurutnya mekanisme kerja satgas masih belum jelas.
“Mengapa kalau ada keracunan, yang bertanggung jawab utama Pemda, bukan Satgas yang seharusnya difasilitasi penuh oleh BGN dengan anggaran besar?” katanya.
Ia mengingatkan jumlah kasus keracunan MBG sudah mencapai hampir 40 kasus dengan lebih dari 4.000 siswa terdampak di berbagai daerah.
Bahkan, ada kabupaten yang sudah mengalokasikan dana hingga Rp100 juta untuk penanganan darurat, sementara di beberapa daerah lain jumlah kebutuhan anggaran bisa mencapai miliaran rupiah.
“Tidak semua daerah punya cukup dana. Jika Pemda harus menanggung tanpa dukungan, tentu akan membebani program lain di daerah,” tegasnya.
Awalil menilai, persoalan ini menunjukkan lemahnya standar operasional prosedur (SOP) dalam program MBG.
Ia menambahkan, kasus keracunan yang meluas seharusnya menjadi bahan evaluasi utama pemerintah.
“Daripada mengejar target 82,9 juta penerima, lebih baik program dievaluasi, bahkan bisa ditunda sejenak atau dijalankan terbatas,” katanya.
Ia mengingatkan, jika tidak ditangani dengan serius, program prioritas Presiden Prabowo itu bisa berbalik menjadi titik lemah yang menggerus kepercayaan publik.
“Ini bukan sekadar peristiwa biasa. Anak-anak yang keracunan berpotensi trauma terhadap program makan bergizi. Pemerintah harus hati-hati agar program ini tidak justru menjadi bumerang bagi kredibilitasnya,” tutup Awalil. []
