Barisan.co
  • Beranda
  • Opini
  • Analisis
    • Esai
    • Analisis Awalil
    • Perspektif
  • Kolom
  • Khazanah
  • Lifestyle
  • Sosok
  • Sastra
  • Barisan Tv Network
    • Barisan Tv
    • Awalil Rizky
Tak ada hasil
Lihat semua hasil
Barisan.co
Tak ada hasil
Lihat semua hasil
Barisan.co
Tak ada hasil
Lihat semua hasil
Beranda Terkini Politik & Hukum

LP3ES: Melemahnya Pemberantasan Korupsi Justru Direstui oleh Rezim

:: Ananta Damarjati
30 April 2021
dalam Politik & Hukum
LP3ES: Melemahnya Pemberantasan Korupsi Justru Direstui oleh Rezim

Ilustrasi: Antara Foto.

Bagi ke FacebookCuit di TwitterBagikan ke Whatsapp

BARISAN.CO – Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun dari semula 40 menjadi 37 di tahun 2020. Disinyalir, revisi terhadap UU KPK Nomor 19 tahun 2019 telah secara langsung menggemboskan renjana bangsa memberantas rasuah.

Melemahnya kinerja antikorupsi, memudarnya transparansi, terjadinya penggelapan alat bukti dan penyuapan kepada penyidik KPK, semakin menegaskan penilaian di atas. Rentetan kasus yang terjadi baru-baru ini kemudian memunculkan pertanyaan: Apakah realitas pemberantasan korupsi tengah menuju arah lebih baik atau justru sebaliknya?

“Situasi KPK sekarang sesungguhnya tak mengejutkan, karena publik telah meragukan komitmen Jokowi dan muncul gugatan publik terhadap janji penguatan KPK, terutama setelah disahkannya UU KPK yang baru.” Kata peneliti LP3ES Herlambang P Wiratman dalam diskusi bertajuk Menakar Komitmen Politik Pemberantasan Korupsi, Selasa (27/4/2021).

Publik, menurut Herlambang, sebetulnya telah memberi perhatian yang begitu besar terhadap kinerja pemberantasan korupsi, yang sejak awal hingga praktiknya kini dipandang telah salah arah. Terbukti dari demonstrasi besar dan luas pada 2019, ketika UU KPK disusun kilat (13 hari) dan akhirnya hingga disahkan.

BACAJUGA

Partai Politik Krisis Gagasan

Jelang Pemilu Partai Politik Krisis Gagasan Indonesia Masa Depan

18 Agustus 2023
kehampaan hak rakyat

Kehampaan Hak Rakyat, Bvitri Susanti: Kolonial Sekarang Digantikan Oligarki

14 Juli 2023

“Penolakan itu sampai mengorganisir lebih dari 2000 akademisi dari 35 kampus. Saat itu, bahkan diikuti aksi-aksi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah, hingga timbul korban jiwa. Namun, protes sosial publik meluas sama sekali tidak ditanggapi oleh Jokowi dan pemangku kepentingan. UU KPK memang inisiatif pemerintah masa Jokowi,” tegas Herlambang.

Situasi pembiaran, tak didengar, dan bahkan terjadi kekerasan, menurut Herlambang adalah penanda ketidakseriusan Jokowi dalam pemberantasan korupsi. Cacat proses dalam revisi ini patut disayangkan. Meski pada akhirnya revisi UU KPK tetap disahkan oleh parlemen.

Ia menyebut, selain cacat proses, penolakan publik sebetulnya juga muncul saat penentuan pansel pimpinan KPK yang juga lahirkan hasil seleksi pimpinan KPK.

Publik pun keras mengkritisi, menolak proses dan tahapannya, bahkan mendapat penolakan kuat dari internal KPK sendiri. Itu lantaran banyak dugaan etik yang mendera calon pimpinan KPK masa itu. Lagi-lagi, kekuasaan, terutama Jokowi, seolah tidak lagi mau mendengar suara publik.

Alhasil, lahirlah orang-orang inkompeten di internal KPK seperti Ajun Komisaris Stefanus Robin Pattuju dan I Gede Ary Suryantara. Mereka adalah contoh terbaru dari cacatnya kondisi KPK sekarang.

Robin, seorang penyidik KPK, ditangkap oleh KPK, atas dugaan menerima uang dari Wali Kota Tanjungbalai. Robin disebut meminta Rp1,4 miliar agar menghentikan pengusutan kasus jual-beli jabatan di Tanjungbalai.

Selain Robin adalah I Gede Ary Suryantara. Anggota staf Direktorat Pengelolaan Barang Bukti KPK itu kedapatan menggadaikan logam mulia seberat 1,9 kilogram yang sejatinya adalah hasil sitaan KPK. Ary Suryantara melakukan itu demi melunasi utang-utang dan membiayai kepentingan pribadinya.

Kasus keduanya masih berjalan. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa mereka bekerja sendirian: ada aktor lain yang berposisi lebih tinggi dan lebih berwenang dalam lali lintas penyidikan di tubuh KPK.

Lantas sejauh mana komitmen Presiden Jokowi dalam agenda pemberantasan korupsi? Ataukah sebaliknya, justru eksekutif sebenarnya terlibat dalam pelemahan KPK?

Herlambang Wiratman menilai, justru memburuknya pemberantasan korupsi merupakan cerminan kondisi demokrasi yang banyak berakar dari problem kekuasaan. Disahkannya revisi UU KPK, menurutnya, telah menegaskan terjadinya politik dalam kerangka autocratic legalism (legalisme otokratis), di mana para penguasa justru memelintir hukum untuk mencapai tujuan mereka.

Menurut Herlambang, autocratic legalism kemudian menyebabkan terjadinya state captured corruption, yakni kekuasaan yang memasung upaya pemberantasan korupsi.

Namun, meski pemerintah dan DPR ‘memfasilitasi’ penyelewengan melalui regulasi, membiarkan kejahatan, dan mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok, sejumlah masyarakat sipil tetap optimis dapat memperbaiki kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Itu sebab perlawanan hukum tetap dilakukan publik dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan pimpinan KPK dan koalisi masyarakat sipil. Berharap MK membatalkan dan mengoreksi situasi memburuknya pemberantasan korupsi ini,” pungkas Herlambang Wiratman. []

Topik: Herlambang P WiratmanIndeks Persepsi Korupsi 2020Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)LP3ESPelemahan KPKUU KPK
Bagikan1Tweet1Send
Ananta Damarjati

Ananta Damarjati

Warga negara Indonesia, tinggal di Jakarta

POS LAINNYA

jabatan panglima
Politik & Hukum

Apa Urgensi Perpanjang Jabatan Panglima TNI?

21 September 2023
Kepala Daerah Nyaleg Harus Mundur, Menteri Cukup Cuti, Ini Daftar Pejabat yang Jadi Bacaleg
Politik & Hukum

Kepala Daerah Nyaleg Harus Mundur, Menteri Cukup Cuti, Ini Daftar Pejabat yang Jadi Bacaleg

21 Agustus 2023
Gegara Pinjol Mahasiswa UI Membunuh Juniornya, Pakar Hukum Sarankan Pemerintah Tekan Bunga Utang
Politik & Hukum

Gegara Pinjol Mahasiswa UI Membunuh Juniornya, Pakar Hukum Sarankan Pemerintah Tekan Bunga Utang

7 Agustus 2023
Banyak Relawan Jadi Menteri dan Wamen, Jokowi Dianggap ‘Amankan Dunia Maya’ Jelang 2024 dan Cari ‘Back Up’
Politik & Hukum

Banyak Relawan Jadi Menteri dan Wamen, Jokowi Dianggap ‘Amankan Dunia Maya’ Jelang 2024 dan Cari ‘Back Up’

18 Juli 2023
Rumah Anies
Politik & Hukum

Relawan Pekalongan Akan Dirikan ‘Rumah Anies’ di Setiap Desa

12 Juli 2023
oligarki dan partai politik
Politik & Hukum

Rizal Ramli: Partai Politik Dikelola Sebagai ‘CV’ Bergantung Ketua Partai

8 Juli 2023
Lainnya
Selanjutnya
Abu Lahab

Vonis Abu Lahab, Pemuka Kaum Musyrik

Mocaf

Suka Bikin Kue! Pakai MOCAF, Apa Itu ya

Diskusi tentang post ini

TRANSLATE

TERBARU

Ingin Meningkatkan Penjualan? Berusahalah Fast Response
Ekonomi

Masyarakat Indonesia Gemar Belanja di Tanggal Kembar, Ini Datanya

:: Beta Wijaya
21 September 2023

BARISAN.CO - Tradisi berbelanja online pada tanggal kembar semakin menarik perhatian masyarakat Indonesia. Banyak marketplace kini berlomba-lomba untuk merayakan tanggal...

Selengkapnya
kitab maulid

6 Kitab Maulid Paling Populer, Dibaca Menyambut Hari Kelahiran Nabi Muhammad

21 September 2023
Ganjar azan

Penuhi Unsur Politik Identitas, KPPP Gelar Demo Soal Ganjar Muncul di Tayangan Azan

21 September 2023
Menangkan Anies di Jateng, Sudirman Said Kumpulkan Relawan Pilgub Jateng 2018

Menangkan Anies di Jateng, Sudirman Said Kumpulkan Relawan Pilgub Jateng 2018

21 September 2023
Peduli Sesama, ANIES Semarang Kirim Bantuan Air Bersih untuk Warga

Peduli Sesama, ANIES Semarang Kirim Bantuan Air Bersih untuk Warga

21 September 2023
Relawan Mak-Mak Anies Ajak Masyarakat Pilih Pemimpin yang Mencerdaskan Anak Bangsa

Relawan Mak-Mak Anies Ajak Masyarakat Pilih Pemimpin yang Mencerdaskan Anak Bangsa

21 September 2023
Emak-emak di Jatim Siap Menangkan AMIN, Mumul: Ini Ikhtiar Perubahan ke Arah yang Lebih Baik

Emak-emak di Jatim Siap Menangkan AMIN, Mumul: Ini Ikhtiar Perubahan ke Arah yang Lebih Baik

21 September 2023
Lainnya

SOROTAN

Apakah Keuntungan Itu
Opini

Apakah Keuntungan Itu?

:: Suroto
21 September 2023

Apakah Keuntungan Itu

Selengkapnya
Oligarki yang Menagih Hutang

Masa Lalu, Masa Depan, dan Oligarki yang Menagih Hutang

21 September 2023
Prabowo dan Ganjar Menunggu Godot?

Prabowo dan Ganjar Menunggu Godot?

20 September 2023
Berlomba Masuk Jurang

Berlomba Masuk Jurang

18 September 2023
Kereta Cepat, Kereta China dan Hari Kiamat

Kereta Cepat, Kereta China dan Hari Kiamat

18 September 2023
Melayu Sumbang Bahasa Persatuan, Kamu Sumbang Apa?

Melayu Sumbang Bahasa Persatuan, Kamu Sumbang Apa?

14 September 2023
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
  • Indeks Artikel

BARISAN.CO © 2020 hak cipta dilindungi undang-undang

Tak ada hasil
Lihat semua hasil
  • Beranda
  • Opini
  • Analisis
    • Esai
    • Analisis Awalil
    • Perspektif
  • Kolom
  • Khazanah
  • Lifestyle
  • Sosok
  • Sastra
  • Barisan Tv Network
    • Barisan Tv
    • Awalil Rizky

BARISAN.CO © 2020 hak cipta dilindungi undang-undang