BARISAN.CO – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Buzzer hama demokrasi sebagai konsekuensi dari demokrasi.
“Kalau di era dulu kan berbicara jelek mengenai presiden saja bisa hilang sedangkan sekarang dapat berbicara apa saja kemudian menyerang beramai-ramai,” terangnya dalam diskusi “Politik Kebangsaan, Pembangunan Daeran dan Kampung Halaman yang diselenggarakan Universitas Paramadina secara online, Rabu (29/9/2021)
Menanggapi tentang tingginya kemiskinan di Madura, Mahfud MD menyampaikan, alau ditanya bagaimana cara memajukan Madura, sebenarnya orang asal Madura yang maju itu tidak kembali ke Madura karena kurangnya fasilitas disana.
“Jadi salah satu ide yang bisa diberikan adalah memajukan pendidikan terlebih dahulu dengan cara mendirikan banyak sekolah-sekolah disana,” imbuhnya.
Selain itu menurut pakar hukum tata negara ini, Madura terkenal dengan produksi garam namun karena biaya distribusi yang mahal maka ada rencana untuk membangun pelabuhan akan membantu.
“Tentu saja akan banyak penolakan karena akan terjadi penggusuran dan juga di pinggir jalan itu akan susah jika ingin berjualan kembali cuma masih akan didiskusikan hingga mendapatkan kesepakatan” terangnya.
Sementara itu, terkait anggapan bahwa pemerintah saat ini dikatakan anti Islam Mahfud menjelaskan, kalau pengertiannya anti Islam kan berarti benci, ketakutan atau malu terhadap Islam. Tetapi kalo dilihat sekarang pemerintah itu hampir semuanya Islam seperti NU, Muhammadiyah, HMI, sangat dominan hingga eksekutif, legislatif hampir semuanya Islam.
“Sehingga tidak ada yang dinamakan politik anti Islam karena hampir semua aspirasi mengenai Islam itu diterima semua misalnya undang-undang pesantren, hari santri hingga adanya dana abadi dimana pemerintah menyediakan dana untuk pengembangan pesantren,” jelasnya.
Menurut Mahfud, bagaimana bisa dikatakan anti Islam kalau sudah seperti itu. Bagaimana dikatakan anti islam jika misalnya ada kekalahan dalam pemilu sedangkan yang menang juga beragama Islam.
“Negara Indonesia ini bukan negara Islam tapi negara Islami yang menerapkan budaya dan nilai-nilai keislaman,” tandasnya.
Mahfud juga menolak adanya anggapan kriminalisasi ulama.
“Kriminalisasi sendiri kan memiliki arti orang yang tidak melakukan kejahatan namun dikriminalisasikan, sedangkan saat ini ulama bebas berbicara apa saja asalkan tidak memprovokasi, membuat ujaran kebencian, dan lain-lain,” pungkasnya.
Terkait menurunnya indeks demokrasi Mahfud menyatakan bahwa hal itu bukan hanya bertumpu pada pemerintah saja “Tetapi kembali juga kepada masyarakat yang tidak toleran dan juga adanya pandemi covid yang mengharuskan pemerintah bertindak keras sehingga terlihat pemerintah tegas dan seperti menghalangi orang lain.” katanya.
