Barisan.co
Tak ada hasil
Lihat semua hasil
Barisan.co
Tak ada hasil
Lihat semua hasil
Barisan.co
Tak ada hasil
Lihat semua hasil
Beranda Ekonopedia

Memahami Indikator Ketimpangan [Bagian Satu]

:: Redaksi
31 Agustus 2020
dalam Ekonopedia
Memahami Indikator Ketimpangan [Bagian Satu]

Ilustrasi barisan.co/Bondan PS

Bagi ke FacebookCuit di TwitterBagikan ke Whatsapp

Barisan.co – Ketimpangan menurut United Nations Development Programme (UNDP) merupakan suatu konsep yang menggambarkan kondisi tidak setara, terutama dalam hal status, hak, dan kesempatan. UNDP membagi ketimpangan dalam dua kategori yaitu ketimpangan hasil (inequality of outcome) dan ketimpangan peluang (inequality of opportunity). Keduanya saling berhubungan erat dan saling memengaruhi.

Wacana publik di Indonesia pada umumnya lebih didominasi oleh kategori ketimpangan hasil dalam perspektif tersebut. Lebih menyempit lagi dalam hal ketimpangan pengeluaran, pendapatan dan kekayaan. Contohnya adalah pengukuran ketimpangan ekonomi yang rutin dilakukan oleh BPS.

Dari publikasi BPS, yang paling sering menjadi narasi kebijakan Pemerintah adalah Rasio Gini. “Ketimpangan pendapatan terus menurun, ditunjukkan dengan semakin rendahnya Rasio Gini dari 0,408 pada Maret 2015, menjadi 0,382 pada Maret 2019,” kata Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan pada pidato pengantar Nota Keuangan dan APBN 2020 pada pertengahan Agustus 2019.

Oleh para ahli, Rasio Gini memang diakui cukup memberi gambaran terkait pemerataan pengeluaran penduduk. Terutama jika dilihat perbandingan antarwaktu pada suatu negara dengan metode dan cara penghitungan yang serupa.

BACAJUGA

Ketimpangan Ekonomi Indonesia Belum Membaik

Ketimpangan Ekonomi Indonesia Belum Membaik

21 Januari 2023
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Bertambah pada September 2022

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Bertambah pada September 2022

16 Januari 2023

Sejauh ini, BPS menghitungnya dari data pengeluaran penduduk, karena masih kesulitan memperoleh data pendapatan secara periodik. Dihitung tiap enam bulan, untuk kondisi bulan Maret dan September.

Rasio gini tersebut dihitung berdasar pada Kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Koefisiennya berupa angka yang berkisar antara nol hingga satu. Besaran 0 (nol) berarti ketimpangan bersifat merata sempurna. Tiap orang melakukan pengeluaran yang sama dengan yang lainnya. Besaran 1 (satu) artinya ketimpangan bersifat timpang sempurna, yaitu pengeluaran hanya oleh satu orang atau satu kelompok saja.

Dalam wacana akademis (Todaro, 2012), suatu negara dikatakan mengalami ketimpangan yang tinggi apabila rasio gini mencapai 0,5 – 0,7. Dan dikatakan relatif tidak timpang apabila rasio gini terletak pada interval 0,20 – 0,35. Berdasar ini, kondisi ketimpangan Indonesia termasuk berkategori sedang. Tidak terlampau timpang, namun belum termasuk merata.

Data rasio gini Indonesia yang dihitung dengan metodologi serupa oleh BPS, tersedia berupa data sejak tahun 1996. Tercatat sempat ketimpangan relatif rendah pada 1999 hinga 2005.

Rasio Gini Nasional
Print  Excel  Download  
Chart by Visualizer

(Sumber data: Badan Pusat Statistik; 2009-2020, kondisi Maret)

Pada tahun 1996 mencapai 0,356, sempat menurun pada tahun 1999. Kemudian berangsur meningkat kembali hingga mencapai 0,376 pada tahun 2007. Sempat turun pada tahun 2009, dan meningkat kembali pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 2013 merupakan ketimpangan tertinggi dengan angka rasio gini mencapai 0,413.

Tahun 2014-2019 memperlihatkan tren rasio gini yang menurun. Klaim Presiden Jokowi di atas memang cukup beralasan. Hanya saja, penurunan terbilang tidak terlampau signifikan. Tampak kurang cepat, tercatat hanya turun sebesar 0,024 selama lima tahun. Dan kondisi tahun 2019 masih lebih timpang jika dibanding kurun waktu tahun 1996 sampai dengan 2010.

Perkembangan rasio gini Indonesia dapat juga dicermati berdasar wilayah perkotaan dan perdesaan. Tercatat, rasio gini perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Ketimpangan ekonomi berdasar indeks ini, lebih tampak di perkotaan dibanding perdesaan.

Rasio Gini Perkotaan & Perdesaan
Print  Excel  Download  
Chart by Visualizer

(Sumber data: Badan Pusat Statistik; 2009-2020, kondisi Maret)

Pola pergerakan rasio gini di wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan Indonesia tidak selalu searah, dan terutama tidak dalam laju kecepatan yang setara. Sebagai contoh, pada periode tahun 2002-2005 dan 2012-2013, gini rasio perkotaan mengalami peningkatan, sedangkan perdesaan mengalami penurunan.

Pada periode 2015-2019, gini rasio di kedua wilayah sama-sama cenderung turun. Laju penurunan di perkotaan lebih cepat dibanding perdesaan. Ketimpangan di perkotaan membaik lebih signifikan.

Terdapat perbedaan rasio gini yang cukup signifikan antar propinsi. Laju penurunanan ketimpangan pun berbeda-beda. Pada Maret 2020, provinsi yang mempunyai nilai rasio Gini tertinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 0,434. Sedangkan yang terendah adalah Provinsi Bangka Belitung yang sebesar 0,262.

Jika dilihat dari rasio gini nasional yang sebesar 0,381, terdapat delapan provinsi dengan angka yang lebih tinggi. Di antaranya: Daerah Istimewa Yogyakarta (0,434), Gorontalo (0,408), Jawa Barat (0,403), DKI Jakarta (0,399), Papua (0,392), Sulawesi Tenggara (0,389), Sulawesi Selatan (0,389), dan Papua Barat (0,382). Provinsi lainnya memiliki ketimpangan yang lebih rendah.


Kontributor: Awalil Rizky

Topik: Awalil RizkyBadan Pusat StatistikEkonopediaKetimpangan EkonomiRasio Gini
Redaksi

Redaksi

Media Opini Indonesia

POS LAINNYA

Mengerti Indikator Inflasi Indonesia (Bagian Tiga)
Ekonopedia

Mengerti Indikator Inflasi Indonesia (Bagian Empat)

4 Januari 2023
Mengerti Indikator Inflasi Indonesia (Bagian Tiga)
Ekonopedia

Mengerti Indikator Inflasi Indonesia (Bagian Tiga)

2 Januari 2023
Mengerti Indikator Inflasi Indonesia (Bagian Satu)
Ekonopedia

Mengerti Indikator Inflasi Indonesia (Bagian Dua)

15 Mei 2022
Mengerti Indikator Inflasi Indonesia (Bagian Satu)
Ekonopedia

Mengerti Indikator Inflasi Indonesia (Bagian Satu)

5 Mei 2022
Memahami Angka Pengangguran (Bagian Satu)
Ekonopedia

Memahami Angka Pengangguran (Bagian Delapan)

30 April 2022
Memahami Angka Pengangguran (Bagian Satu)
Ekonopedia

Memahami Angka Pengangguran (Bagian Tujuh)

21 April 2022
Lainnya
Selanjutnya
Rumi

Dampak Cinta Jalaluddin Rumi, Pikiran dan Hatinya Tentang Ma’syuq

Sang Panggung: Pakeliran Sampakan Ki Sindhu

Diskusi tentang post ini

TRANSLATE

TERBARU

apbn lindungi daya beli masyarakat

Sri Mulyani Sebut APBN Telah Bekerja Lindungi Daya Beli Masyarakat

1 Februari 2023
Ledakan Metana, Bencana yang Disebabkan Tangan Manusia

Ledakan Metana, Bencana yang Disebabkan Tangan Manusia

1 Februari 2023
Bakal Naik Besok, Jadi Berapa Harga Pertamax?

Simak! Harga BBM Ada yang Naik Mulai Hari Ini, Ini Daftarnya

1 Februari 2023
Pemilu Serentak Tahun 2024

Menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2024 yang Berkualitas dan Berintegritas

1 Februari 2023
bacaan doa setelah sholat dhuha

Bacaan Doa Setelah Sholat Dhuha, Lengkap dengan Zikir Pembuka Pintu Rezeki

1 Februari 2023
Pendapatan Investasi Lainnya (US$ Juta)

Pendapatan Investasi Lainnya (US$ Juta)

31 Januari 2023
Paham Bahaya Politik Uang, Jarnas ABW Sumut Berikan Edukasi ke Masyarakat

Paham Bahaya Politik Uang, Jarnas ABW Sumut Berikan Edukasi ke Masyarakat

31 Januari 2023

SOROTAN

Pemilu Serentak Tahun 2024
Opini

Menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2024 yang Berkualitas dan Berintegritas

:: Syaiful Rozak
1 Februari 2023

Pemilu Serentak Tahun 2024

Selengkapnya
Menanti Keberanian KIB Usung Airlangga-Erick Thohir

Menanti Keberanian KIB Usung Airlangga-Erick Thohir

31 Januari 2023
Sodetan Ciliwung dan Cara Anies Bekerja dalam Sepi

Sodetan Ciliwung dan Cara Anies Bekerja dalam Sepi

30 Januari 2023
Menunggu Pengesahan RUU EBET, Adakah Skema Power Wheeling?

Menunggu Pengesahan RUU EBET, Adakah Skema Power Wheeling?

29 Januari 2023
Sodetan Kali Ciliwung, Antara Kepatuhan Hukum dan Keberpihakan Pada Rakyat

Sodetan Kali Ciliwung, Antara Kepatuhan Hukum dan Keberpihakan Pada Rakyat

28 Januari 2023
Zero ODOL 2023

Sudah Saatnya Wujudkan Jalan Raya Bebas Truk ODOL

28 Januari 2023
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
  • Indeks Artikel

BARISAN.CO © 2020 hak cipta dilindungi undang-undang

Tak ada hasil
Lihat semua hasil
  • Terkini
  • Senggang
  • Fokus
  • Opini
  • Kolom
    • Esai
    • Analisis Awalil Rizky
    • Pojok Bahasa & Filsafat
    • Perspektif Adib Achmadi
    • Kisah Umi Ety
    • Mata Budaya
  • Risalah
  • Sastra
  • Khazanah
  • Sorotan Redaksi
  • Katanya VS Faktanya
  • Video

BARISAN.CO © 2020 hak cipta dilindungi undang-undang