Dampak dari demo-demo tersebut juga disambut oleh pihak-pihak terkait baik di dunia politik dan bisnis.
Pertama, tentunya polisi yang terlibat dalam tindak-tindak kekerasan kepada warga dipecat dan bahkan diproses hukum.
Kedua, aturan-aturan yang lebih ketat dalam hal penindakan oleh aparat kepolisian mulai diberlakukan, hal ini untuk mengurangi kesewenang-wenangan sebagian oknum kepolisian.
Terakhir, dan yang paling keras adalah, gerakan untuk mengurangi anggaran kepolisian dan bahkan untuk menstop anggaran kepada aparat kepolisian mulai didengungkan (defund the police). Hal ini karena mereka melihat apa gunanya aparat kepolisian jika hanya merugikan masyarakat.
Kita tentu perlu belajar dari apa yang terjadi di negara-negara maju di atas, khususnya di Amerika Serikat. Bahwa hilangnya nyawa manusia, khususnya masyarakat sipil, adalah sebuah hal yang tidak main-main.
Kepolisian dibentuk untuk melayani dan melindungi masyarakat, bukan untuk melakukan kesewenang-wenangan terhadap warga sipil yang belum tentu bersalah. Ketika demo-demo besar terjadi di Amerika Serikat di atas, seorang Gubernur New York Andrew Cuomo bahkan menyatakan bahwa polisi harus menegakkan–bukan menyalahgunakan–hukum (“Police officers must enforce –NOT ABUSE–the law”).
Terlebih lagi jika hal-hal yang ada lebih bersifat politis. Walau bagaimanapun dalam konteks demokrasi modern, hak politik warga perlu dijaga. Polisi harus berada dalam posisi yang netral dan tidak bisa jadi instrumen kepentingan politik tertentu di sebuah negara, apalagi bertindak sewenang-wenang terhadap sekelompok orang yang dianggap berseberangan dengan pemerintahan yang sedang berkuasa.
Karena dalam konteks demokrasi modern, pemerintah yang berkuasa tidak boleh melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan birokrasi, kepolisian, dan militer untuk kepentingan politiknya saja dan melakukan penekanan terhadap pihak-pihak yang berseberangan. Instrumen-instrumen negara tersebut harus mengayomi seluruh warga negara terlepas dari afiliasi politik yang ada.
Kita di Indonesia tentunya ingin melihat republik kita ini menjadi sebuah negara yang sejahtera dan maju, yang tidak kalah dengan negara-negara yang maju sekarang ini. Untuk itu perlu dibangun kesadaran kemanusiaan yang lebih baik untuk seluruh aparat kepolisian yang ada. Kita perlu membangun kesadaran “Indonesian Lives Matter”, bahwa hidup orang Indonesia itu adalah sesuatu yang berarti.
Kita harus membuang jauh-jauh sikap neo-feodal dan neo-kolonial dari bangsa dan negara ini, yang meremehkan warga-warga yang dianggap lemah, yang seakan-akan tidak berarti. Karena dengan mentalitas yang seperti itu bangsa ini tidak akan pernah maju dan akan terus terbelakang dengan sifat primitif-nya.
Lebih dari itu, ketika kita berusaha untuk menarik banyak investasi dari luar negeri, kita juga harus memahami kesadaran baru di dunia bisnis global yang lebih perduli terhadap HAM, lingkungan, dan tata kelola yang baik (Good Governance). Dewasa ini investasi yang mempunyai dampak kemasyarakatan dan/atau bersifat berkelanjutan (Impact and/or sustainable investing) mempunyai peranan yang penting.
Berdasarkan laporan dari McKinsey (2019), sustainable investing mengalami peningkatan yang luar biasa, mencapai US$30 triliun, peningkatan 10 kali lipat sejak tahun 2004.
Di Amerika Serikat saja, pada awal 2018, diperkirakan 26% dari total aset (senilai US$13 triliun) yang dikelola secara profesional adalah menggunakan pendekatan sustainable, responsible, dan impact investing. Pendekatan-pendekatan investasi yang seperti ini yang telah menjadi mainstream dalam indek-indeks saham internasional seperti Morgan Stanley Composite Index, Dow, dan Financial Times Stock Exchange (FTSE) dikenal juga dengan pendekatan Economic, Social, and Governance (ESG) Investing.