Dalam pada itulah skema carbon offset memang terdengar menarik bagi korporasi yang mendamba status quo. Korporasi tinggal memberi pendanaan kepada komunitas atau masyarakat di negara berkembang atas aktivitasnya merawat hutan.
Menurut Yuyun Harmono, skema demikian itu tidak adil sebab hanya berujung pada tidak berubahnya watak bisnis korporasi besar menuju praktik-praktik yang benar dan ramah lingkungan.
“Korporasi yang melakukan carbon offset tetap mengeluarkan emisi dalam jumlah besar. Saya pikir di sana titik ketidakadilannya,” kata Yuyun Harmono.
“Menurut saya akan ada model kolonialisme baru kalau kita membiarkan hutan-hutan kita terjaga, tetapi kita berharap dibayar oleh negara maju. Harusnya kita mengatasi perubahan iklim bukan atas desakan negara maju, melainkan atas kesadaran kita menjaga supaya masyarakat terhindarkan dari bencana iklim,” lanjutnya.
Maka menurut Yuyun, cukup penting untuk meluruskan kembali asumsi dasar menjaga lingkungan. Jangan sampai terlena dengan carbon offset negara maju. Jika urusan etik itu sudah beres, barulah penting bagi negara untuk mendorong komitmennya terhadap praktik baik pengelolaan lingkungan.
“Komitmen harus ditunjukkan. Bukan berarti karena kita adalah negara berkembang terus kita bisa leha-leha tanpa berupaya secara maksimal. Harus sungguh-sungguh terhadap penurunan emisi berbagai macam sektor, baik itu sektor yang berbasis lahan, energi, transportasi, begitupun limbah,” pungkas Yuyun. []
