Pada tahun 2021, skema ini tampaknya mengarah pola “memutar”. Pemerintah memperluat BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) yang nantinya melayani BUMN untuk memperoleh dana investasi. Salah satunya adalah Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang memperoleh telah mendapat PMN sebesar Rp20 triliun pada 2020.
Dengan demikian, BUMN telah memperoleh banyak bantuan dari berbagai skema. Dalam hal skema PMN, BUMN telah dan masih akan memperoleh. Baik dikaitkan langsung dengan program PEN ataupun tidak.
Per definisi, PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara dan/atau perseroan terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.
PMN kepada BUMN mengalami peningkatan besar pada era Pemerintahan Presiden Jokowi. Antara lain dengan alasan untuk mendukung berbagai proyek prioritas nasional. Biasa disebut sebagai penugasan pada BUMN. Sempat melesat dengan nilai Rp64,5 trilun (2015) dan Rp50,5 triliun (2016). Menurun drastis pada 2017 dan 2018. Konon ceritanya antara lain karena faktor Menkeu SMI, yang kembali menjabat. Namun pada 2019, naik kembali menjadi Rp17,8 triliun.
Pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi Rp31,29 triliun. Sebagiannya dianggap bagian anggaran PEN. Pada APBN 2021, semula direncanakan hanya sebesar Rp37,4 triliun. Namun dalam laporan semester I APBN beberapa waktu lalu disebut akan dinaikan menjadi Rp71,2 triliun. Alasannya juga sebagai bagian dari anggaran PEN.
Dalam proses penyusunan RAPBN tahun 2022, diberitakan bahwa Menteri BUMN mengusulkan PMN sebesar Rp72,44 triliun. Meski belum dipastikan, berbagai pemberitaan telah menyebut persetujuan pihak DPR.
PMN KEPADA BUMN (RP MILIAR)
Sumber data: Kemenkeu, diolah; 2021: outlook; 2022: usulan Menteri BUMN
Salah satu BUMN yang telah dan direncanakan masih akan memperoleh tambahan terbesar adalah PT. Hutama Karya. Pada periode 2015-2019, telah memperoleh PMN sebesar Rp22,30 triliun. Pada 2020, semula dialokasikan Rp3,5 triliun, dalam realisasinya menjadi Rp11 triliun. Pada 2021, semula dialokasikan Rp6,2 triliun, akan ditambah menjadi Rp25,2 triliun.
Jika rencana PMN kepada PT. Hutama Karya pada tahun 2021 direalisasikan dan kemudian usulan PMN lagi pada 2022 disetujui, maka total alokasi selama 2015-2020 sebesar Rp89,85 triliun. Merupakan BUMN yang memperoleh PMN terbanyak sepanjang sejarah APBN.
PT. Hutama Karya selama era Presiden Jokowi memang memperoleh beberapa penugasan proyek strategis nasional. Salah satu yang tampak paling membutuhkan bantuan peningkatan kelayakan finansial adalah atas proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
