Faiza menambahkan dinamika utang global artinya negara kaya dapat meminjam dengan rendah dan menggunakan paket stimulus fiskal yang rendah sedangkan negara yang berpenghasilan rendah dan menengah harus menguranginya. Dapat disipulkan jika ketidaksetaraan global mungkin akan melebar.
Bagaimana Nasib Indonesia?
Masyarakat kerap membandingkan utang pemerintah Indonesia dengan Jepang. Meski Jepang memiliki utang terbesar di dunia saat ini, menurut ekonom, Awalil Rizky, tidak bisa dibandingkan dengan Indonesia.
“Jepang itu utang ke rakysatnya sendiri dan bank sentral. Jadi nggak masalah. Utang pemerintah Jepang ke asing bahkan tidak sampai 1 persen,” tutur Awalil kepada Barisanco.
Selain itu, Awalil pada awal September lalu menyampaikan dalam sejarah, untuk pertama kalinya, pembayaran utang menjadi yang tertinggi kedua dari semua jenis belanja pemerintah pusat (BPP).
Berdasarkan data World Population Review, Indonesia tahun ini juga masuk ke urutan 10 besar sebagai negara dengan ketimpangan kekayaan tertinggi dan urutan keempat belas sebagai negara dengan tingkat ketimpangan pendapatan terbesar di dunia.
Sementara itu, direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira secara terpisah menyampaikan jika Zambia merupakan salah satu contoh negara yang gagal mengelola utang.
“Terjadi kenaikan signifikan rasio utang pemerintah Zambia dari 32% thun 2014 menjadi 88% di 2019. Jadi, tren kenaikan utang terjadi bahkan sebelum pandemi Covid-19,” kata Bhima pada Kamis (23/9/2021).
Bhima menambahkan situasi krisis pandemi yang terjadi saat ini memperburuk situasi di negara tersebut.
“Sementara kalau kita belajar dari kasus Zambia, pembiayaan bunga utang sudah menelan porsi 30% dari total penerimaan negara. Itu saja presidennya sudah pusing dan minta lakukan re-negosiasi utang dengan para kreditur,” tambah Bhima.
Menurut Bhima, rasio pajak Zambia dapat dikatakan tinggi yaitu sebesar 16% dari PDB.
“Bandingkan dengan Indonesia rasio pajaknya 8.3%. Nah, Indonesia juga sekarang porsi pembiayaan bunga utang terhadap penerimaan pajaknya diperkirakan akan mencapai 26.6% diakhir 2021. Rasio pajak trennya masih rendah. Jadi sudah tidak sehat sebetulnya baik utang maupun penerimaan pajak,” lanjut Bhima.
Bhima juga menyayangkan pemerintah yang mengaku pruden dan terkendali utangnya.
“Itu yang cukup aneh. Sebaiknya pemerintah lebih transparan agar masalah utang ini tidak jadi beban bagi pemerintahan berikutnya,” tutup Bhima. [rif]
