Maka, jangan sampai UU ITE hanya menjadi fasilitas negara kepada para pejabat yang tak bisa hidup dengan kaidah check and balance. Demikianlah kenapa kita perlu menanggalkan UU ITE ini, yang, pada praktiknya, paling banyak dimanfaatkan pejabat picik yang tak mau dikritik. []
Pejabat Publik Indonesia: Surplus Identitas Pejabatnya, Defisit Sisi Publiknya
