Barisan.co – Indonesia diambang resesi, pertumbuhan ekonomi kuartal II tercatat minus 5,32 persen. Banyak disebut salah satu sebabnya lantaran belanja pemerintah masih rendah. Bulan lalu, bahkan Presiden Jokowi mengatakan belanja pemerintah merupakan solusi pamungkas penggerak ekonomi.
Pada berita resmi Badan Pusat Statistik, sumbangsih belanja pemerintah tercatat 8,67 persen terhadap PDB. Selebihnya, tampak perekonomian Indonesia kuartal II 2020 didominasi oleh konsumsi rumah tangga yakni sebesar 57,85 persen.
Menurut Chairman Center For Islamic Studies In Economics and Development (CISFED) Farouk Abdullah Alwyni, Sabtu (8/8/2020), belanja pemerintah adalah penting. Tapi, konsumsi domestik perlu mendapat perhatian lebih jauh. Selain sumbangsihnya yang besar kepada perekonomian Indonesia, konsumsi domestik kuartal II 2020 turun drastis dibanding kuartal yang sama di tahun sebelumnya.
“Belanja pemerintah itu satu persoalan. Tetapi lebih penting mewaspadai turunnya konsumsi domestik. Seperti diketahui, konsumsi domestik adalah komponen terbesar. Dan sebab turunnya konsumsi domestik ini dipengaruhi banyak hal. Seperti, pendapatan yang menurun, PHK, mobilitas yang menurun, dan lain sebagainya,” kata Farouk dalam keterangan tertulis kepada tim barisanco.
Farouk Alwyni menilai, pemerintah harus berbuat seoptimal mungkin. Terutama karena Indonesia adalah negara berbasis pada konsumsi domestik.
Pada saat ini, konsumsi menjadi satu dari tigal hal yang paling mungkin digenjot. Dua di antaranya, yang cenderung sukar dilakukan, adalah ekspor dan investasi. Adapun jika pemerintah dapat memperbaiki konsumsi domestik lewat stimulus yang diberikan, roda perekonomian akan berputar dan meminimalisir resesi yang hampir pasti.
Peluang dan Tantangan
Tanpa adanya penanganan pandemi yang optimal, sulit mengharapkan adanya pemulihan ekonomi di kuartal III 2020. Tapi masih ada peluang. Beberapa sektor termasuk pertanian dan jasa keuangan, masih tumbuh positif dengan masing-masing 2,19% dan 1,03%.
Farouk Alwyni menyebut, pertanian, sektor yang selama ini banyak diabaikan, perlu didorong lebih jauh untuk mengoptimalkan perannya. Penting bagi pemerintah pusat maupun daerah meminimalkan birokrasi, sekaligus menciptakan insentif fiskal & non-fiskal dalam kerangka lebih memberdayakan para petani.
“Perlu dicatat, pengembangan pertanian jangan sekedar membesarkan pemain-pemain yang sudah besar. Melainkan benar-benar bisa bermanfaat untuk para petani kecil di daerah-daerah. Pemerintah bisa membantu dengan memudahkan akses transportasi, irigasi, pemasaran nasional & internasional, bahkan subsidi-subsidi jika perlu,” ujar Farouk.
Selain itu, lanjutnya, tren positif jasa keuangan yang tumbuh 1,03 persen juga perlu dijaga. Yang penting diperhatikan adalah kualitas kredit agar tidak bermasalah, baik syariah maupun konvensional. Dalam pada itu, bank mesti realistis menurunkan bunga kredit (atau margin bagi Syariah).
“Penurunan tingkat bunga/margin tidak berarti menurunkan pendapatan, tetapi justru meningkatkan aset dan pendapatan. Dengan begitu akan ada market creation atau peningkatan pangsa pasar. Bunga yang rendah otomatis akan menumbuhkan minat untuk menggunakan pinjaman,” kata Farouk.
Untuk menuju ke arah sana, Good Corporate Governance dan profesionalisme patut dijadikan syarat. Gaya lama seperti pemberian kick back bagi pihak manajemen bank (atau pihak terkait lainnya), kolusi antarbank dan peminjam, harus dihindari. Hal-hal inilah kontributor besar kredit macet. Pada dasarnya, pemberian kredit/pembiayaan adalah soal merit, bukan berdasar kenalan/koneksi dan lain sebagainya.
“Hal lain yang perlu ditingkatkan adalah kapasitas IT, khususnya perbankan Syariah. Seperti misalnya bagaimana orang bisa membuka rekening tanpa datang ke bank, juga untuk transfer valas. Terkadang perbankan Syariah masih suka ketinggalan dalam hal ini, khususnya dibandingkan dengan bank-bank utama swasta top five.” Pungkas Farouk Alwyni.
Penulis: Ananta Damarjati
Editor: Ananta Damarjati
