Oleh: Anatasia Wahyudi
Barisan.co – Beberapa hari yang lalu, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berbicara tentang keluarga miskin di Indonesia. Menurutnya sesama keluarga miskin besanan akan melahirkan keluarga miskin baru. Sehingga ia berpendapat perlu adanya pemotongan mata rantai.
“Ini perlu ada pemotongan mata rantai keluarga miskin, kenapa? Karena kemiskinan itu pada dasarnya basisnya adalah di dalam keluarga,” kata Muhadjir.
Menanggapi hal itu, anggota DPR RI Dedi Mulyadi menyarankan pemerintah untuk membuat regulasi terkait aturan resepsi pernikahan yang salah satu isinya ialah aturan orang miskin dilarang menggelar pesta pernikahan karena akan melahirkan kemiskinan baru.
Sebelumnya, pada Februari lalu, Muhadjir pernah mengusulkan fatwa orang kaya untuk menikahi orang miskin.
Negara seharusnya memelihara fakir miskin sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal pasal 34 yang berisi: 1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Pada dasarnya, tidak ada orang yang ingin terlahir dalam keluarga miskin. Namun, mereka tidak bisa memilih saat dilahirkan. Lalu, ketika orang miskin hanya sanggup memenuhi kebutuhan sehari-hari, tak jua menjadi kaya. Bukan berarti mereka tak berupaya sekuat tenaga. Mereka adalah korban ketidakdilan struktural. Pelakunya? Negara.
Indikator yang harusnya dilihat oleh pemerintah bukan soal urusan pernikahan melainkan struktur yang tidak adil dalam pembagian lapangan pekerjaan bahkan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Jika saja negara, dapat memberikan kesempatan untuk orang miskin mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik, tentu orang miskin memiliki harapan untuk berkompetisi dengan orang menengah.
Namun apa yang terjadi? Kebanyakan orang miskin hanya bekerja sebagai buruh, petani, petani, dan lain sebagainya karena sistem yang ada tidak memberikan kesempatan bagi orang miskin untuk ikut bersaing. Anak dari keluarga miskin akhirnya lebih memilih untuk menanggalkan seragamnya untuk membantu orangtuanya dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Bahkan pada Juli lalu, berdasarkan survei BPS masyarakat berpenghasilan rendah paling terkena dampak dibandingkan masyarakat kelas atas. Survei tersebut menunjukkan 7 dari 10 orang masyarakat berpenghasilan rendah pendapatannya menurun.
Orang kaya memiliki tabungan dan aset yang sewaktu-waktu dapat digunakan saat situasi seperti saat ini. Sedangkan orang miskin tidak kuasa melakukan upaya terutama ketika mereka harus kehilangan pekerjaan di tengah himpitan ekonomi yang harus terpenuhi. Pengusaha dapat melakukan pengurangan karyawan untuk menutup kerugian, tetapi orang miskin hanya dapat menerimanya.
Seharusnya negara berperan untuk memberikan solusi dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Bukan seakan menyalahkan keadaan mereka yang lahir di keluarga yang miskin. Selain itu juga, negara tidak perlu mencampuri urusan privat warga negaranya.
Penulis: Anatasia Wahyudi
Editor: Ananta Damarjati