BARISAN.CO – Polemik dana APBD Provinsi Jawa Timur senila Rp9 miliar yang dialokasikan untuk membangun museum Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono. Ditanggapi politisi Partai Demokrat, Riachland Nashidik yang menyatakan makam Gus Dur juga memakan uang negara.
“Sebenarnya tidak perlu ada yang dipermasalahkan terkait pembangunan Museum Kepresidenan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Yudhoyono Foundation,” ucap Riachland.
Polemik dana APBD Rp 9 miliar, membawa nama Presiden KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini semakin melebar. Riachland Nashidik mendapatkan somasi dari DPP Barisan Kader Gus Dur.
DPP Barisan Kader Gus Dur melayangkan surat terbuka kepada politisi Partai Demokrat atas nama keluarga dan kade Gus Dur. Ada tiga hal somasi tersebut yakni, Pertama, bahwa dari pemberitaan / cuitan Riachland Nashidik media sosial Twitter tanggal 17 Februari 2021 dan media online yang menyatakan Makam Gus Dur dibiayai dari anggaran negara.
Cuitan tersebut menjadi alasan atau pembanding atas polemik pembangunan Museum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pacitan yang dibiayai oleh uang APBD.
Kedua, Riachland Nashidik katakan adalah sangat tidak benar atau tendensius dan mengada-ada dan membuat para santri Gus Dur merasa terlecehkan. Oleh karena Makam Gus Dur sepenuhnya dibiayai oleh keluarga inti.
Ketiga, bahwa negara mengeluarkan biaya adalah untuk pembangunan infrastruktur jalan demi untuk kelancaran lalu lintas karena ribuan peziarah hadir setiap hari sepanjang tahun dan museum Islam Nusantara.
Ketua Umum DPP Barisan Kader Gus Dur, Priyo Sambadha menyatakan jadi sama sekali tidak untuk membiayai makam Gus Dur, Jumat (19/02/2021)
“Kami mendesak dengan tegas agar Riachland Nashidik mencabut pernyataan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf, sebelum kami melakukan Tindakan Hukum,” tegas Priyo.
Sebagamana dikutip dari Republika (20/12/2010), Zannuba Arifah Chafshoh atau Yenny Wahid menolak pembangunan makam ayahandanya, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), di Pondok Pesantren Tebuireng, Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
Yenny menyampaikan, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pemerintah, kami atas nama keluarga sudah memutuskan tidak setuju makam Gus Dur dibangun.
Menurut Yenny, biarkan saja makam mantan Presiden RI itu seperti makam-makam keluarga besar PP Tebuireng lainnya dan makam ulama NU pada umumnya.
“Kami sudah menyampaikan keputusan keluarga ini kepada Pak Agung Laksono (Menko Kesra). Kalau untuk pembangunan infrastruktur dalam mendukung pembangunan objek wisata religi, kami mempersilakan, tapi kalau makam, jangan,” tegas Yenny.
