Keempat, Persoalan menyampaikan pendapat di muka umum. Penggunaan kata “ditunggangi” yang dilontarkan oleh para pejabat tinggi negara ketika mengomentari aksi-aksi mahasiswa yang menolak UU Omnibus Law, mirip sekali dengan idiom-idiom zaman orde baru.
Lontaran ditunggangi tersebut kemudian disambut oleh Kapolri dengan menerbitkan telegram No STR/645/X/PAM3.2/2020 tanggal 2 Oktober 2020 yang memerintahkan cyber patrol dan melakukan kontra narasi isu-isu yang menyudutkan pemerintah di medsos. Juga telegram Kapolri yang melarang aksi aksi mahasiswa di tingkat hulu dan hilir.
Asfinawati berpendapat bahwa langkah-langkah itu menyalahi wewenang karena polisi tidak punya wewenang mencegah aksi, dan menurut pasal 30 UUD 1945 dan amandemennya tugas kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban, bukan melakukan kampanye terhadap pemerintah.
Ironisnya menurut Asfinawati lagi, ternyata di Indonesia orang ditahan tidak untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam KUHAP, tetapi untuk dihukum.
Demokrasi di Indonesia juga telah terkikis sangat dalam karena ditemukan Badan Intelijen Negara melakukan eksekusi berupa telepon kepada tiga kampus yang melaksanakan diskusi tentang Papua. Padahal, tugas intelijen negara hanya melakukan pemantauan, temuan-temuan dan analisis dan bukan tindakan eksekusi.
Asfinawati juga menyampaikan selama 2020 ada 12 pola hambatan dalam penyampaian pendapat, diantaranya adalah melalui fasilias pendidikan, bea siswa, serangan digital (doxing,stigma, fitnah), penghalangan aksi, Kriminalisasi, Mengubah pemberitahuan menjadi izin dengan alasan covid, framing dan fitnah pendemo sebagai perusuhk poster palsu di Bali, penggunaan ormas dan lain-lain.
