Defisit APBN 2024 yang mencapai Rp507,8 triliun mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan fiskal, di tengah belanja negara yang terus meningkat lebih cepat daripada pendapatan.
BARISAN.CO – Dalam analisis terbarunya di platform media sosial X (sebelumnya Twitter), ekonom Awalil Rizky membedah realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dan menyoroti berbagai tantangan fiskal yang harus dihadapi pemerintah di tahun 2025.
Dengan tiga fokus utama defisit anggaran, pertumbuhan pendapatan negara, dan kenaikan belanja negara, Rizky memberikan pandangan kritis yang dapat menjadi referensi penting dalam memahami arah kebijakan fiskal ke depan.
Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky memulai analisisnya dengan menyoroti defisit APBN 2024, yang tercatat sebesar Rp507,8 triliun atau setara 2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Meski angka ini masih berada di bawah ambang batas defisit 3% yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, Rizky menggarisbawahi bahwa tren defisit ini telah menjadi pola yang cukup mengkhawatirkan, terutama selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Rizky memaparkan data yang menunjukkan bahwa pada periode 2020–2024, rata-rata defisit APBN mencapai 3,39% terhadap PDB, lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi yang hanya 2,32%.
Meskipun pandemi COVID-19 menjadi alasan utama melebarnya defisit pada 2020 hingga 2022, ia menilai bahwa pemulihan fiskal pascapandemi berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.
Bahkan untuk 2025, pemerintah telah menetapkan target defisit sebesar 2,53% dari PDB — angka yang tetap tinggi dalam konteks situasi pascapandemi.
Rizky menekankan bahwa defisit yang terus melebar mencerminkan kesenjangan struktural antara pendapatan dan belanja negara.
Menurutnya, jika defisit ini tidak dikelola dengan baik, Indonesia berpotensi menghadapi tantangan serius terkait keberlanjutan fiskal, terutama dalam menjaga stabilitas utang publik.
Pada poin kedua, Awalil Rizkz menyoroti pertumbuhan pendapatan negara yang melandai dalam beberapa tahun terakhir. Realisasi sementara pendapatan negara 2024 tercatat sebesar Rp2.842,5 triliun, naik tipis 2,10% dibandingkan tahun sebelumnya.
Ini merupakan pertumbuhan yang sangat rendah dibandingkan rata-rata kenaikan sebelum pandemi, yang mencapai 5,47% per tahun.
Dalam grafik yang disajikannya, Rizki menunjukkan bagaimana pendapatan negara mulai kehilangan momentum sejak 2023, ketika kenaikannya hanya mencapai 5,62%.
Ia mencatat bahwa tren perlambatan ini tidak hanya disebabkan oleh perlambatan ekonomi global, tetapi juga oleh tantangan struktural dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan domestik.
Untuk tahun 2025, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.005 triliun, dengan pertumbuhan yang diharapkan mencapai 5,72%.
Meskipun target ini masih realistis, Rizki menilai bahwa pemerintah harus bekerja ekstra keras untuk mencapainya.
Salah satu tantangan utama adalah meningkatkan basis pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), tanpa membebani masyarakat dengan kebijakan fiskal yang terlalu agresif.
Rizky juga menyoroti peran penting sektor pertambangan dan energi dalam struktur pendapatan negara. Dengan fluktuasi harga komoditas yang tak terduga, ketergantungan pada sektor ini dapat menjadi risiko besar bagi stabilitas pendapatan negara.
Oleh karena itu, ia mendorong diversifikasi sumber pendapatan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan fiskal.
Pada poin ketiga, Awalil Rizky membahas kenaikan belanja negara yang signifikan selama periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Realisasi belanja negara pada 2024 mencapai Rp3.350 triliun, dengan kenaikan sebesar 7,34% dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk 2025, pemerintah bahkan telah menyepakati kenaikan belanja hingga 8,09%, yang akan membawa total belanja negara mendekati Rp3.620 triliun.
Dalam cuitannya, Rizky mencatat bahwa kenaikan belanja negara pada periode 2020–2024 mencapai rata-rata 7,80% per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan periode 2015–2019 yang hanya 5,42% per tahun.
Menurutnya, lonjakan ini tidak sepenuhnya dapat dijustifikasi oleh kebutuhan pandemi, karena sebagian besar belanja tetap tinggi bahkan setelah pandemi mereda.
Rizky mengkritik pemerintah yang dinilainya terlalu fokus pada banyak program tanpa prioritas yang jelas.
Salah satu contohnya adalah program ketahanan pangan, yang direncanakan menjangkau hingga 3 juta penerima pada 2025, dengan target ambisius hingga 40 juta penerima di masa mendatang. Program-program seperti ini membutuhkan anggaran yang sangat besar, sementara efektivitasnya belum terbukti secara signifikan.
Ia juga menyoroti risiko “crowding out,” di mana belanja negara yang terlalu besar dapat mengurangi ruang bagi sektor swasta untuk tumbuh dan berkontribusi pada perekonomian.
Selain itu, lonjakan belanja yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai dapat memicu ketergantungan yang lebih besar pada utang, yang pada akhirnya membebani generasi mendatang.
Keseimbangan Fiskal: Tantangan dan Rekomendasi
Dalam analisisnya, Rizki menegaskan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tegas untuk menyeimbangkan fiskal.
Salah satu rekomendasinya adalah melakukan revisi APBN secara selektif untuk memangkas belanja yang kurang prioritas. Misalnya, program-program infrastruktur skala besar yang tidak memiliki dampak langsung terhadap perekonomian lokal dapat ditunda atau dialokasikan ulang.
Rizki juga mendorong penguatan sektor pajak, termasuk reformasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ia menilai bahwa peningkatan rasio pajak (tax ratio) menjadi kunci untuk memperbaiki struktur pendapatan negara.
Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan, seperti pengembangan sektor ekonomi digital dan energi terbarukan, dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam jangka panjang.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Rizki mencatat bahwa salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas belanja negara adalah rendahnya efisiensi birokrasi. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. []
Video selengkapnya:
