Walaupun nyaris tidak ada temuan dari Bawaslu serta laporan dari masyarakat terkait dugaan adanya politik uang. Namun fakta dilapangan bisa menunjukkan sesuatu yang berbeda. Jika ditanya, masyarakat mengaku telah menerima politik uang.
Hal demikian terjadi karena masyarakat mengganggap bahwa politik uang adalah sesuatu yang wajar. Masyarakat enggan untuk memilih jika tidak ada amplopnya.
Pemberian amplop masih dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai konpensasi atas pekerjaan yang telah ditinggal mengingat bahwa pemilih itu terdiri dari beragai macam profesi yang berbeda.
Dan tantangan terakhir yaitu dari aspek pemilih, dalam hal ini adalah masyarakat. Menurut hemat kami, ada dua tantangan yang perlu diperhatikan. Pertama adalah pemilih yang cenderung pragmatis. Kedua adalah polarisasi politik.
Pemilih pragmatis cenderung tidak begitu memperhatikan visi misi dari calon, program kerja serta rekam jejak. Yang terpenting adalah menguntungkan bagi mereka.
Pemilih pragmatis ini berpotensi bisa dimanfaatkan oleh calon ataupun tim pemenangan untuk mengeruk pundi-pundi suara dengan iming-iming berupa uang.
Kedua adalah polarisasi politik. Polarisasi bisa saja terjadi karena fanatisme yang berlebihan dalam politik. Mereka cenderung pada pemilih yang emosional dari pada rasional.
Dampak negatif dari polarisasi politik adalah meningkatnya konflik sosial, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta terhambatnya pembangunan. Tentu ini kontra produktif dengan tujuan dari Pilkada.
Pilkada harusnya dimaknai sebagai siklus 5 lima tahunan untuk memilih kepala daerah dan disambut dengan positif dan riang gembira.
Dalam politik tidak ada yang mutlak benar dan salah absolut. Masing-masing pihak bisa benar bisa salah.
Politik tidak hitam putih dengan membagi pihak kawan pasti benar dan pihak lawan pasti salah. Fanatisme berlebihan dalam politik bisa menyebabkan konflik dalam masyarakat. []
