Barisan.co – Perayaan Idul Adha 2020 bukan semata ritual menyembelih qurban. Melainkan juga momen memperkuat nilai sosial. Dibutuhkan peran aktif semua, terutama pemerintah daerah, untuk menciptakan tata kelola qurban yang sehat, halal, dan aman. Apalagi akses masyarakat terhadap pangan daging makin terbatas akibat pandemi.
Di Jakarta, Pemprov DKI menyiapkan tata kelola qurban berbasis Instruksi Gubernur Nomor 43 Tahun 2020, yang mengatur soal pengendalian penampungan, penjualan, dan pemotongan hewan qurban di Idul Adha 2020.
Dalam pelaksanaannya, forum ‘BUMD Academy’ ditunjuk sebagai manajer seluruh tata kelola tersebut: mulai penyerapan hewan qurban dari peternak, hingga pendistribusian daging ke masyarakat. Sebagai catatan, BUMD Academy ialah forum yang dibentuk guna meningkatkan sinergitas antar-Badan Usaha di DKI Jakarta.
Ada tiga hal yang tampak diinginkan Pemprov DKI Jakarta. Pertama, meningkatkan posisi tawar peternakan rakyat dengan cara menyerap produk mereka. Kedua, mengatur proses pemotongan qurban agar sesuai protokol kesehatan. Ketiga, memastikan distribusi qurban tepat sasaran kepada yang paling berhak.
Dimulai dari ‘Mengimbau’
Jauh hari sebelum Idul Adha, Pemprov DKI Jakarta telah mengimbau agar warga memusatkan aktivitas pemotongan di RPH Dharma Jaya, Cakung. Hal itu dimaksudkan meminimalisir kerumunan yang berpotensi menciptakan klaster baru Covid-19.
Meski warga tetap dibolehkan memotong hewan secara mandiri di masjid-masjid, jumlah pemotongan mandiri relatif berkurang. Di Jakarta Timur (wilayah berpenduduk terbanyak) tahun ini hanya ada 217 lokasi, ketika tahun lalu ada 543 lokasi pemotongan. Hal itu disampaikan Kasi Sudin KPKP Jaktim, Irma Budiany, Jumat (31/07/2020).
Di Jakarta Pusat, di mana banyak RW masuk zona kendali ketat Covid-19, titik pemotongan juga berkurang. (Plt) Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakpus, Suharini Eliawati menyebut tahun ini ada 58 lokasi pemotongan di Jakpus. Tahun lalu: 144 lokasi.
Banyak warga Jakarta lebih memilih mematuhi imbauan Gubernur Anies untuk memotong qurban di RPH Dharma Jaya. Dan sebagai salah satu unsur dari forum BUMD Academy, Dharma Jaya berperan penting dalam rantai pengelolaan qurban di DKI Jakarta.
Proses Pemotongan
Secara total, ada sekitar 800 sapi yang disembelih di RPH Dharma Jaya. Jumlahnya lebih besar 60% dibandingkan Idul Adha tahun lalu.
Ketua Badan Pengawas Dharma Jaya, Wildan S Niam menyebut, banyak sapi di RPH merupakan hasil serapan dari sentra peternakan rakyat. Dan pada setiap sapi yang masuk wilayah RPH, diberlakukan cek kesehatan secara berlapis.
“Pemeriksaan kesehatan kini dilakukan berlapis. Mulai dari cek antemortem (hewan hidup) harus disertai SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan). Sampai cek postmortem (setelah dipotong) yang semakin diperketat. Rata-rata, sapi hasil serapan dari peternak kecil di sini dinyatakan sehat,” kata Wildan kepada tim barisan.co, Senin (03/08/2020).
Selain pengecekan hewan, protokol kesehatan juga dijalankan oleh petugas di RPH Dharma Jaya. Dari pemantauan tim barisan.co di lokasi pemotongan, Senin (03/08/2020), masing-masing petugas RPH tampak telah melengkapi diri dengan pakaian lengan panjang terstandar. Begitupun dipakainya masker, sepatu bot, sarung tangan, apron, face shield, dan hairnet.
“RPH Dharma Jaya telah menyiapkan segalanya sesuai protokol kesehatan. Mulai dari mengurangi jumlah petugas sebanyak 25% dari hari normal, menambah tempat cuci tangan, bahkan menambah CCTV di area pemotongan untuk memastikan protokol dijalankan petugas jagal,” ujar Wildan.
Selain itu, di luar area pemotongan, didirikan juga tenda ukuran 50×5 meter yang dilengkapi meja dan hook penggantung daging. Tenda ini diuntukkan menunjang protokol physical distancing saat proses pembagian karkas qurban. Di tenda ini jugalah para perwakilan shohibul qurban ataupun Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dari berbagai wilayah Jakarta mengambil daging hasil pemotongan.

Distribusi Daging
Sebagai bagian dari Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB), Pemprov DKI bekerja bersama banyak pihak dalam perayaan Idul Adha 2020. Pada soal distribusi, ada empat lembaga filantropi yang dilibatkan, yaitu: Baznas (Bazis) DKI, Aksi Cepat Tanggap (ACT), Rumah Zakat, dan Human Initiative.
Distribusi sendiri dibagi menjadi tiga bentuk; 1) Dalam bentuk matang (kaleng), proses distribusi dibantu oleh Rumah Zakat; 2) Dalam bentuk daging segar, wajib dikemas dengan bahan ramah lingkungan seperti bongsang; 3) Dalam bentuk hewan hidup, distribusi dibantu oleh Baznas (Bazis) DKI Jakarta.
Baznas (Bazis) DKI Jakarta sendiri, selain membagi ternak hidup, juga membagi daging segar. Dari data Baznas, sebanyak 168 ekor sapi dan 450 ekor kambing telah didistribusi ke wilayah yang memenuhi syarat melakukan pemotongan mandiri. Selain itu, ada lebih 1800 paket daging segar berbungkus bongsang yang didistribusi ke RW-RW kumuh di Jakarta.
Kesediaan Pemprov berkolaborasi dengan lembaga zakat patut menjadi catatan. Bisa disebut, lembaga zakat mucul sebagai ‘sistem jawab’ terbaik atas keinginan Pemprov DKI mewujudkan distribusi tepat sasaran. Hal ini cukup beralasan, mengingat sejak lama fokus utama manajemen lembaga zakat terletak pada mustahik (yang berhak). Sehingga dalam soal pemetaan masyarakat miskin, pemerintah cukup terbantu atas kehadiran lembaga zakat.
Secara umum, situasi pandemi tahun ini membuat tata kelola qurban Pemprov DKI Jakarta banyak mengalami hambatan fisik. Tahun lalu, 2019, Pemprov menggelar ‘Dapur Kurban’, yakni pembagian daging siap saji hasil masakan koki bintang lima kepada masyarakat kelas bawah.
Lalu bagaimana Anda menilai. Di situasi pandemi, apakah tata kelola qurban 2020 Pemprov DKI Jakarta sudah representatif?
Penulis: Ananta Damarjati
Editor: Ananta Damarjati
Diskusi tentang post ini