Politik & Hukum

Tata Kelola Qurban Pemprov DKI Jakarta, Sudah Representatif?

Avatar
×

Tata Kelola Qurban Pemprov DKI Jakarta, Sudah Representatif?

Sebarkan artikel ini
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan pemotongan hewan qurban di Lebak Bulus/Foto: Facebook Anies Baswedan

Barisan.co – Perayaan Idul Adha 2020 bukan semata ritual menyembelih qurban. Melainkan juga momen memperkuat nilai sosial. Dibutuhkan peran aktif semua, terutama pemerintah daerah, untuk menciptakan tata kelola qurban yang sehat, halal, dan aman. Apalagi akses masyarakat terhadap pangan daging makin terbatas akibat pandemi.

Di Jakarta, Pemprov DKI menyiapkan tata kelola qurban berbasis Instruksi Gubernur Nomor 43 Tahun 2020, yang mengatur soal pengendalian penampungan, penjualan, dan pemotongan hewan qurban di Idul Adha 2020.

Dalam pelaksanaannya, forum ‘BUMD Academy’ ditunjuk sebagai manajer seluruh tata kelola tersebut: mulai penyerapan hewan qurban dari peternak, hingga pendistribusian daging ke masyarakat. Sebagai catatan, BUMD Academy ialah forum yang dibentuk guna meningkatkan sinergitas antar-Badan Usaha di DKI Jakarta.

Ada tiga hal yang tampak diinginkan Pemprov DKI Jakarta. Pertama, meningkatkan posisi tawar peternakan rakyat dengan cara menyerap produk mereka. Kedua, mengatur proses pemotongan qurban agar sesuai protokol kesehatan. Ketiga, memastikan distribusi qurban tepat sasaran kepada yang paling berhak.

Dimulai dari ‘Mengimbau’

Jauh hari sebelum Idul Adha, Pemprov DKI Jakarta telah mengimbau agar warga memusatkan aktivitas pemotongan di RPH Dharma Jaya, Cakung. Hal itu dimaksudkan meminimalisir kerumunan yang berpotensi menciptakan klaster baru Covid-19.

Meski warga tetap dibolehkan memotong hewan secara mandiri di masjid-masjid, jumlah pemotongan mandiri relatif berkurang. Di Jakarta Timur (wilayah berpenduduk terbanyak) tahun ini hanya ada 217 lokasi, ketika tahun lalu ada 543 lokasi pemotongan. Hal itu disampaikan Kasi Sudin KPKP Jaktim, Irma Budiany, Jumat (31/07/2020).

Di Jakarta Pusat, di mana banyak RW masuk zona kendali ketat Covid-19, titik pemotongan juga berkurang. (Plt) Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakpus, Suharini Eliawati menyebut tahun ini ada 58 lokasi pemotongan di Jakpus. Tahun lalu: 144 lokasi.

Banyak warga Jakarta lebih memilih mematuhi imbauan Gubernur Anies untuk memotong qurban di RPH Dharma Jaya. Dan sebagai salah satu unsur dari forum BUMD Academy, Dharma Jaya berperan penting dalam rantai pengelolaan qurban di DKI Jakarta.

Proses Pemotongan

Secara total, ada sekitar 800 sapi yang disembelih di RPH Dharma Jaya. Jumlahnya lebih besar 60% dibandingkan Idul Adha tahun lalu.

Ketua Badan Pengawas Dharma Jaya, Wildan S Niam menyebut, banyak sapi di RPH merupakan hasil serapan dari sentra peternakan rakyat. Dan pada setiap sapi yang masuk wilayah RPH, diberlakukan cek kesehatan secara berlapis.

“Pemeriksaan kesehatan kini dilakukan berlapis. Mulai dari cek antemortem (hewan hidup) harus disertai SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan). Sampai cek postmortem (setelah dipotong) yang semakin diperketat. Rata-rata, sapi hasil serapan dari peternak kecil di sini dinyatakan sehat,” kata Wildan kepada tim barisan.co, Senin (03/08/2020).

Selain pengecekan hewan, protokol kesehatan juga dijalankan oleh petugas di RPH Dharma Jaya. Dari pemantauan tim barisan.co di lokasi pemotongan, Senin (03/08/2020), masing-masing petugas RPH tampak telah melengkapi diri dengan pakaian lengan panjang terstandar. Begitupun dipakainya masker, sepatu bot, sarung tangan, apron, face shield, dan hairnet.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *