Selain syarat ekonomi, Kepala Bakesbangpol DKI itu menyebut syarat non ekonomi. Diantaranya stabilitas politik, keamanan, pengembangan indeks demokrasi, toleransi dan kerukunan umat beragma, dan sebagainya. Secara khusus ia mengingatkan, potensi warga keturunan Cina di Jakarta cukup besar yakni: 900.000 orang, dan secara de fakto menguasai sektor ekonomi. Seperti etnis asing lainnya: Arab, India, dan lain-lainnya, etnis Cina merupakan aset yang harus diajak bekolaborasi untuk memajukan Jakarta.
Syarat lainnya, pemerintah pusat dalam hal ini Sekretaris Negara (Sekneg) harus menyerahkan aset strategis yang berada di Jakarta agar sepenuhnya dikelola oleh Jakarta. Hal ini sebagai kompensasi Jakarta tidak memperoleh Dana Aokasi Umum (DAU) dari penerintah pusat dan sekaligus mewujudkan Daerah Kawasan Investasi. Diantara aset yang sangat besar kontribusinya bagi pemasukan pajak daerah adalah kawasan Kemayoran, Gelora Bung Karno, pelabuhan Tanjung Priok, jalan tol, serta gedung pemerintah pusat terutama yang berada di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan yang akan ditinggalkan paska pindah ibukota ke Kaltim, dan lain-lain.
Menurut Taufan, pembahasan pengelolaan aset-aset strategis yang kini dikelola Setneg kepada Pemprov DKI Jakarta mempunyai momentum tepat. Terutama setelah DPR menyetujui RUU IKN menjadi UU No. 3 tahun 2022 tentang IKN, dan dilakukannya revisi UU No. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.
“Jadi, perpindahan IKN ke Kaltim harus sekaligus harus dilakukan bersamaan dengan pembahasan pelimpahan aset pusat di Jakarta ke Pemprov DKI,” jelasnya.
Untuk merealisasikan Jakarta sebagai Daerah Kawasan Investasi, menurut alumnus Universitas Nasional Jakarta, Bakesbangpol DKI Jakarta mendorong partisipasi berbagai elemen masyarakat. Khusus organisasi flat merah, ia berharap menjadi lokomotif dan katalisator sesuai tugas pokok dan fungsinya. Misalnya Forum Koordinasi Kewaspadaan Dini (KDM) di bidang deteksi dan cegah dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gagguan (ATHG); Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK)) di bidang persatuan dan kerukunan antar etnis; Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB) di bidang kerukunan umat beragama, dan lain-lain. [rif]
