Hal yang menurut Farouk penting digarisbawahi adalah sifat dasar investor. Bahwa pada umumnya, investor akan menghindarkan diri sejauh mungkin dari determinan yang tidak stabil seperti ketidakpastian hukum.
“Jika kisruh KPK terus berlarut, bukan tidak mungkin para investor mengasosiasikan Indonesia sebagai high cost economy dan membatalkan seluruh kemungkinan mereka menanamkan modalnya di sini. Hal ini bertentangan dengan habitus pebisnis yang mengutamakan efisiensi biaya,” jelas Farouk Alwyni.
Tak berhenti di situ, pada gilirannya ketidakpastian hukum yang tercipta dari kisruh ini juga mengakibatkan terjadinya poin ketiga, yakni arus keluar modal domestik.
“Investor asing dan investor domestik sama-sama pentingnya. Keduanya sama-sama merupakan unsur pembentuk modal. Pada tahun 2020, realisasi penanaman modal asing dan domestik masing-masing mencapai Rp412,8 triliun dan Rp413,5 triliun. Artinya, selain menarik yang asing, pemerintah juga perlu memastikan yang domestik bertahan,” kata Farouk Alwyni.
Pada akhirnya PKS menilai pelumpuhan KPK patut dijadikan alarm bagi pemerintah untuk segera berbenah. Paling banyak kondisi ini menunjukkan adanya koordinasi yang compang-camping di antara aparat negara, dan yang lebih parah lagi adalah situasi ini menunjukkan bahwa bahkan Kepala Negara pun tidak bisa mengendalikan aparatnya sendiri.
“Besaran dan laju pertumbuhan investasi adalah salah satu penentu pertumbuhan ekonomi. Jika Presiden Jokowi gagal memperlihatkan kepemimpinan dan menertibkan bawahannya, tidak akan ada kepastian hukum, tidak ada iklim investasi yang sehat, begitupun tidak ada pertumbuhan ekonomi,” pungkas Farouk Alwyni. []
