Ekonom Awalil Rizky menilai bahwa langkah Prabowo untuk mengejar pengemplang pajak senilai Rp 300 triliun akan menjadi tantangan besar, terutama di tahun-tahun awal pemerintahannya, dan membutuhkan rekonstruksi di berbagai aspek.
BARISAN.CO – Presiden terpilih, Prabowo Subianto, tengah menyiapkan strategi besar untuk mengejar ratusan pengemplang pajak yang ditaksir telah merugikan negara hingga Rp 300 triliun.
Data menunjukkan, sebagian besar pengusaha yang terlibat bergerak di sektor perkebunan sawit dan dicurigai tidak memenuhi kewajiban pajak mereka secara penuh.
Ekonom dari Bright Institute, Awalil Rizky, merespons langkah ini dengan nada skeptis. Ia menilai, tantangan untuk menertibkan pengemplang pajak akan sangat berat, terutama di tahun-tahun awal pemerintahan Prabowo.
“Proses ini membutuhkan rekonstruksi besar-besaran. Tak semua pengemplang pajak melanggar hukum secara langsung. Sebagian besar dari mereka menggunakan celah hukum untuk menghindari pajak secara sah,” ungkap Awalil, Kamis (10/10/2024).
Ia juga menyoroti keterlibatan pengusaha asing yang berkolaborasi dengan pengusaha sawit dalam negeri, yang diduga memanfaatkan jaringan besar untuk menghindari pajak secara legal.
Menurutnya, penanganan persoalan ini memerlukan koordinasi yang matang serta kepastian hukum yang kuat.
Upaya serupa sebenarnya telah dilakukan pada 2017 dan 2018 melalui program pengampunan pajak (tax amnesty), namun hasilnya dianggap tidak memuaskan.
“Pemerintah hanya mendapatkan tambahan denda pajak, tetapi gagal memanfaatkan data yang diperoleh untuk tindakan lebih lanjut,” tambah Awalil.
Awalil menyarankan agar pemerintahan Prabowo dapat memaksimalkan strategi yang lebih tepat, termasuk mungkin memberikan insentif kepada mereka yang mengikuti tax amnesty sebelumnya.
Namun, ia tetap memperingatkan bahwa penegakan hukum yang tegas serta kesiapan aparatur fiskus dan hukum menjadi hal krusial yang perlu diperbaiki terlebih dahulu.
Di sisi lain, Drajad Wibowo, anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, menjelaskan bahwa mengejar pengemplang pajak merupakan langkah penting untuk menutupi kekurangan anggaran negara yang mencapai Rp 300 triliun.
“Ada potensi penerimaan pajak yang tidak terkumpul, dan jumlahnya bisa lebih besar dari Rp 300 triliun,” kata Drajad.
Pemerintahan Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8%, yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 3.900 triliun pada 2025.
Namun, anggaran belanja negara saat ini hanya mencapai Rp 3.613 triliun, sehingga mengejar pajak-pajak yang belum dibayarkan menjadi prioritas utama untuk menutupi kekurangan tersebut. []
