BARISAN.CO – Di masa pemerintah Donald Trump, tarif pajak perusahaan Amazon dipotong dari 35% persen menjadi 21% sebagai bagian dari UU Perpajakan 2017. Namun kini, di bawah pemerintahan yang baru, Joe Biden mengusulkan kenaikan tarif pajak perusahaan AS menjadi 28% untuk membantu membayar biaya proposal infrastruktur senilai US$2,3 triliun.
Bos Amazon, Jeff Bezon menyatakan dukungannya atas usulan Biden tersebut. “Baik Demokrat maupun Republik telah mendukung infrastruktur di masa lalu, dan ini adalah waktu yang tepat untuk bekerja sama mewujudkannya. Kami menantikan Kongres dan Administrasi berkumpul menemukan solusi yang tepat dan seimbang untuk mempertahankan atau meningkatkan daya saing AS.”
Namun dikutip dari CEO Magazine, pernyataan Bezos tersebut dianggap sebagai bentuk penolakan halus rencana Biden. Sebelumnya, saat Biden menyandang status wakil presiden Amerika, ia mengecam Amazon yang menggunakan kredit pajak dan pengurangan tagihan pajak penghasilan perusahaannya.
Tahun lalu, saat mencalonkan diri sebagai presiden, Biden kembali menyerang Amazon dengan mengatakan perusahaan tersebut seharusnya mulai membayar pajak mereka. Dipilihnya Amazon dalam pengumuman rencana infrastruktur di Pittsburgh lantaran Amazon dianggap telah menggunakan berbagai celah agar mereka tidak membayarkan satu sen pun dalam pajak penghasilan federal.
Dikutip dari CNN, pada tahun 2017 dan 2018, diketahui Amazon berhutang uang dalam bentuk pajak penghasilan. Di tahun 2019, perusahaan raksasa tersebut berhutang lebih dari US$1 miliar dalam bentuk pajak penghasilan federal.
Menurut Institute on Taxation and Economic Policy, setidaknya ada 55 perusahaan besar di Amerika yang tidak membayarkan pajak penghasilan perusahaan federal pada tahun fiskal terbaru meskipun telah menikmati keuntungan sebelum membayar pajak.
Secara kolektif, angka perusahaan penghindar pajak adalah sebesar US$40,5 miliar dalam pendapatan sebelum pajak AS di tahun 2020.
Tersandung Pajak di Eropa
Bukan hanya di Amerika, Amazon juga berupaya tidak membayarkan pajak perusahaan di Eropa tahun lalu meskipun tercatat angka penjualan sebesar €44 miliar (£38 miliar) seperti yang dituliskan Guardian.
Anggota parlemen Partai Buruh, Margaret Hodge menanggapi kekesalannya atas kabar tersebut.
“Tampaknya kampanye penghindaran pajak dari Amazon terus berlanjut dengan mengerikan. Pendapatan Amazon melonjak sementara di jalan kita berjuang, namun mereka terus mengalihkan labanya ke surga pajak seperti Luksemburg agar terhindar dari membayar pajak yang adil.”
Margaret melanjutkan bahwa Amazon bergantung kepada layanan publik, infrastruktur, dan tenaga kerja di negaranya.
“Tapi tidak seperti bisnis kecil yang berusaha membayar pajak secara keras, raksasa teknologi gagal membayar secara adil untuk kebaikan bersama.”
Seperti yang dituliskan dalam laporan Guardian, akun Amazon EU Sarl yang diajukan di Luksemburg menunjukkan penjualan tahun 2020 naik €12 miliar dari €32 miliar pada tahun 2019. Akun tersebut, yang hanya berisi 23 halaman, tidak merinci jumlah uang Amazon dari penjualan di setiap negara Eropa.
Namun, akun Amazon AS menunjukkan bahwa pendapatannya di Inggris melonjak 51% tahun lalu ke rekor US$26,5 miliar (£19,4 miliar) karena orang-orang di rumah selama penguncian pandemi beralih ke sana untuk berbelanja online karena toko-toko jalanan tutup. Sementara pekerjaan rumahan mendorong peningkatan penggunaan perangkat lunak cloud-nya, Amazon Web Services.
Sementara Amazon merayakan kenaikan pendapatan yang dikumpulkan dari pelanggan Inggris, belum jelas berapa banyak pajak perusahaan yang musti dibayarkannya di Inggris secara total tahun lalu.