APBN yang Sakit, Tidak Mandiri, dan Penuh Risiko

  • Whatsapp
Ilustrasi barisan.co/Bondan PS
Oleh: Awalil Rizky*

Barisan.co – Dua tahun lalu, Pemerintah mensosialisasikan tema besar APBN 2019, yaitu “Sehat, Adil, dan Mandiri”. Tema yang merupakan klaim itu disebut dalam dokumen Nota Keuangan, keterangan pers, advertorial, dan paparan dalam berbagai kesempatan. Ketika realisasi berjalan beberapa bulan, muncul banyak tantangan dalam pengelolaannya. Pemerintah kemudian menambah penjelasan bahwa APBN 2019 masih dalam kondisi aman.

Kini timbul pertanyaan tentang bagaimana kondisi APBN 2020 yang masih berjalan, dan proyeksi APBN 2021 yang baru ditetapkan bersama dengan DPR. Mestinya berdasar ukuran atau penalaran serupa yang dikemukan dua tahun lalu. Dampak pandemi diakui teramat besar, namun metode asesmen harusnya konsisten.

Bacaan Lainnya

Dahulu dijelaskan bahwa Sehat artinya APBN 2019 memiliki defisit yang semakin rendah dan keseimbangan primer menuju positif.

Ketika ditetapkan, realisasi APBN 2018 yang sedang berjalan memang memberi optimisme berlebih pada Pemerintah menyongsong tahun 2019. Pendapatan negara yang melampaui target, membuat kondisi defisit dan keseimbangan primer APBN tampak membaik. Ditetapkanlah target yang terlampau optimis.

Kenyataannya kemudian, kondisi tahun 2019 tidak seperti yang diharapkan.

Dari target defisit sebesar Rp296 triliun (1,84% PDB), dalam realisasinya menjadi Rp348,65 triliun (2,20% PDB). Dari target keseimbangan primer sebesar minus Rp20,11 triliun, dalam realisasinya menjadi minus Rp71,13 triliun.

Pemerintah masih saja mengumbar optimisme ketika APBN 2020 ditetapkan. Yakni defisit sebesar Rp307,22 triliun (1,76% PDB), dan keseimbangan Primer hanya minus Rp12,01 triliun. Target yang kembali tidak realistis berdasar realisasi 2019. Target kenaikan pendapatan juga jauh lebih besar dari rata-rata historisnya. Padahal, tidak ada rencana kebijakan besar yang menopang pencapaiannya.

Ketika ada pukulan dampak pandemi, maka kondisi APBN menjadi amat buruk. Perpres 72/2020 yang berfungsi sebagai APBN Perubahan memangkas secara drastis hampir seperempat dari target pendapatan. Sementara itu, belanja justru sedikit bertambah, meski Pemerintah mengaku telah mengupayakan berbagai penghematan dan penajaman.

Akibatnya, target defisit berubah menjadi sebesar Rp1.039,22 trilun (6,34% PDB). Sedangkan keseimbangan primer terpaksa menjadi minus Rp700,43 triliun. Dengan begitu, tidak hanya pelunasan atau cicilan utang lama yang dibayar dengan penarikan utang baru. Melainkan seluruh bunga utang (Rp338,78 triliun) akan dibayar dengan utang baru.

APBN 2021 yang baru ditetapkan belum menunjukkan perbaikan berarti tentang kedua hal ini. Defisit masih direncanakan sebesar Rp1.006,4 triliun (5,70% PDB) dan keseimbangan primer sebesar minus Rp633,1 triliun. Masih serupa tahun 2020, seluruh bunga utang akan dibayar dengan utang baru.

Berdasar cara dan ukuran dari Pemerintah dalam menjelaskan sehatnya APBN 2019, maka APBN 2020 dan 2021 tampak tidak sehat. Tepatnya dalam kondisi sakit keras.

Dahulu penjelasan tentang Mandiri beralasan penerimaan perpajakan yang tumbuh signifikan. Dinilai memberikan kontribusi dominan terhadap pendapatan negara serta mengurangi kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang.

Sayangnya optimisme dan klaim APBN 2019 bersifat mandiri tidak cukup berhasil dalam realisasinya. Penerimaan Perpajakan yang ditargetkan sebesar Rp1.786,38 triliun terealisasi sebesar Rp1.546,14 triliun. Hanya 86,55% dari target. Sedangkan pembiayaan utang justru meningkat dari target sebesar Rp359,25 triliun, meningkat menjadi sebesar Rp402,05 triliun.

Target penerimaan perpajakan pada Perpres 72/2020 hanya sebesar Rp1.404,51 triliun dan APBN 2021 sebesar Rp1.481,94 triliun. Kedua target masih lebih rendah dari realisasi tahun 2019. Bahkan, masih lebih rendah dari realisasi tahun 2018.

Sebaliknya pada pembiayaan utang, yang meningkat drastis pada Perpres 72/2020 menjadi sebesar Rp1.220,46 triliun. Dan pada APBN 2021 sebesar Rp1.142,49 triliun. Sebanyak itulah rencana tambahan utang Pemerintah karena pengelolaan APBN.

Penambahan utang memang bisa dimaklumi sebagai dampak pandemi. Namun apakah kebutuhan hingga sebesar itu, merupakan hal lain yang perlu dicermati bersama.

Dalam asesmen atau penilaian juga perlu kejujuran dan konsistensi dari Pemerintah. Jika pada APBN 2019 disebut sifat mandiri berdasar indikator penerimaan perpajakan dan pembiayaan utang, maka demikian pula untuk tahun 2020 dan 2021. Artinya, APBN 2020 dan 2021 bersifat tidak mandiri. Tepatnya, amat bergantung pada utang.

Tentang APBN 2019 yang bersifat Adil, karena APBN digunakan sebagai instrumen kebijakan meraih keadilan, menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mengatasi disparitas antarkelompok pendapatan dan antarwilayah. Maka dapat dikatakan bahwa berbagai indikator itu bersifat sebaliknya pada APBN 2020 dan 2021.

Sementara penjelasan tentang kondisi aman kala itu merupakan respons atas kritik mengenai posisi dan beban utang. Argumen yang paling banyak dikemukakan adalah keberhasilan menjaga rasio utang atas PDB tetap di kisaran 30%.

Pada akhir Agustus, rasionya telah melonjak menjadi 34,53% dari PDB. Prakiraan rasio berdasar besaran postur dalam Perpres 72/2020 akan mencapai 37,84% pada akhir tahun. Sedangkan berdasar postur APBN 2021, diprakirakan akan mencapai 41,80% pada akhir tahun depan.

Ukuran risiko utang lain yang biasa dipakai banyak negara berupa rasio posisi utang atas Pendapatan Negara.

Pada 2019, posisi utang akhir tahun mencapai 244,14% dari pendapatan pada tahun tersebut. Rasionya diprakirakan mencapai 364,88% pada akhir tahun nanti. Dan melonjak lagi menjadi 423,29% pada akhir tahun 2021. Hal itu seiring dengan (target) Pendapatan yang masih belum bisa ditingkatkan secara signifikan. Berkebalikan dengan pembiayaan utang yang besar.

Kondisi rasio posisi utang atas Pendapatan Negara telah jauh melebihi batas aman di kisaran 92-167% yang direkomendasikan oleh International Debt Relief (IDR). Juga yang direkomendasikan oleh International Monetary Fund (IMF) di kisaran 90-150%.

Ada beberapa indikator keamanan utang yang juga telah mengkhawatirkan, serta tidak sejalan rekomendasi IDR dan IMF. Antara lain berupa rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan dan rasio beban utang (pelunasan dan bunga) terhadap penerimaan.

Tanpa perlu dikemukakan lebih rinci berbagai indikator, telah jelas bahwa utang Pemerintah dalam kondisi tidak aman. Penuh dengan risiko pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya. Sebaiknya Pemerintah mengakui secara lebih terus terang, agar dimengerti bersama oleh seluruh komponen bangsa. Tak perlu selalu berkilah dengan rasio atas PDB.

Penulis sangat maklum dan mengerti bahwa Pemerintah sedang menghadapi kondisi keuangan yang sulit, dan mengelola APBN dengan risiko yang tinggi. Namun, pengakuan yang lebih terus terang atas risiko tersebut disertai penjelasan beberapa rincian mesti dilakukan.

Hal itu untuk mencegah agar para oknum yang akan memanfaatkan kondisi sebagai alasan menutupi kesalahan sebelumnya. Dan terutama mencegah para pihak yang justru mengambil keuntungan dari informasi yang asimetris atas kondisi APBN. 

Awalil Rizky, Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri

Pos terkait