Defisit APBN yang Tampak Buruk

  • Whatsapp
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers mengenai Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019. Ilustrasi: ANTARA
Oleh: Awalil Rizky*

BARISAN.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers tentang APBN Kita edisi Desember memberi laporan umum realisasi APBN tahun 2020 hingga akhir November.

Pendapatan Negara mencapai Rp1.423 triliun atau 83,7% dari target yang ditetapkan oleh Perpres No.72/2020. Belanja Negara telah sebesar Rp2.307 triliun atau 84,2%. Dengan demikian, defisit mencapai Rp834 triliun.

Bacaan Lainnya

Pembiayaan utang yang merupakan tambahan utang secara neto karena pengelolaan APBN telah mencapai Rp1.065 triliun. Lebih besar dari nilai defisit, karena sebagiannya untuk membiayai pengeluaran yang bersifat investasi atau pemberian pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), dan Pemerintah Daerah.  

Bulan Desember sebagai waktu realisasi terakhir biasanya memang jauh lebih besar dalam hal pendapatan ataupun belanja dibanding bulan lainnya. Bukan semata-mata karena pelaksanaan teknis kegiatan, melainkan juga penyelesaian administrasi keuangan pada keduanya.  

Pendapatan yang hingga akhir November 2020 yang telah mencapai 83,7% dari target tadi secara persentase terbilang termasuk tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, kecuali tahun 2018.

Tentu salah satu sebabnya, target telah diturunkan secara drastis akibat pandemi Covid-19, dari Rp2.233 triliun menjadi Rp1.699 triliun.

Berdasar rerata tambahan persentase capaian bulan desember selama beberapa tahun terakhir, pendapatan bisa mencapai kisaran 98% dari targetnya hingga akhir tahun 2020. Secara nominal di kisaran Rp1.665 triliun.

Belanja yang hingga akhir November 2020 yang mencapai 84,2% dari target secara persentase juga terbilang termasuk tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, kecuali tahun 2018.

Tekad Pemerintah untuk mewujudkan kebijakan fiskal ekspansif, tampaknya telah diupayakan melalui tingkat serapan belanja yang tinggi. Berdasar rerata capaian tahun sebelumnya, kemungkinan serapan akan mencapai 99% dari pagunya. Secara nominal akan di kisaran Rp2.712 triliun.

Dengan demikian, defisit anggaran tahun 2020 kemungkinan sebesar Rp1.047 triliun. Sedikit lebih lebar dari targetnya yang sebesar Rp1.039 triliun. Namun dilihat dalam besaran persentasenya atas Produk Domestik Bruto (PDB) diprakirakan akan melebar lebih signifikan. Realisasi PDB nominal tahun 2020 akan lebih rendah dari asumsinya dalam Perpres No.72/2020.

Kita tidak hanya perlu diskusi tentang besaran defisit, yang salah satu cara menekannya adalah mengendalikan belanja. Namun mesti ditelisik, belanja apa yang terealisasi sesuai rencana dan apa yang tidak terserap. Misalkan ternyata, belanja yang tidak terealisasi justeru yang paling diandalkan dalam kebijakan utama Pemerintah. 

Siaran pers Kementerian Keuangan secara eksplisit menyimpulkan bahwa kinerja APBN hingga bulan November masih on track. Dikatakan bahwa belanja negara menjadi motor utama pertumbuhan yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung momentum perbaikan ekonomi.

Padahal, meski secara keseluruhan serapan belanja telah mencapai 84,2% hingga akhir November, dan diprakirakan di kisaran 99% sampai akhir tahun, ada aspek belanja yang butuh perhatian serius. Salah satunya, laporan realisasi belanja terkait Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sejatinya masih jauh untuk disebut optimal.

Pemerintah masih mengklaim bahwa realisasi PEN mencatat tren penyerapan positif sejak Semester I 2020, dan pada akhir kuartal IV ini menunjukkan akselerasi pencairan pada semua kluster. Namun, angka yang disajikan berupa realisasi yang sebesar Rp483,62 triliun hingga 14 Desember 2020.

Artinya, PEN baru terealisasi sebesar 69,6% dari pagunya yang sebesar Rp695,2 triliun. Padahal, dominasi narasi dan sosialisasi adalah besaran yang Rp695,2 triliun tersebut. Perhatikan pula, bahwa yang disajikan adalah realisasi hingga 14 Desember, sementara realisasi besaran lainnya dalam konferensi Pers APBN Kita tersebut adalah posisi akhir November.

Pemerintah memang mengatakan akan terus memastikan agar program PEN tetap relevan dan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat sesuai kondisi ekonomi terkini. Dijanjikan akan segera mencapai lebih dari 90%. Janji yang cukup berat untuk dipenuhi, dalam 2 minggu tersisa, menambah capaian lebih dari 20% dari pagu, atau serapan menjadi sekitar Rp625 triliun.

Jika demikian, maka serapan PEN justeru lebih rendah dari kebanyakan belanja untuk hal lain, yang secara umum akan mencapai 99%.

Namun, hal ini memberi kontribusi pencegahan defisit menjadi lebih lebar. Ini salah satu yang dimaksud penulis dalam judul sebagai defisit yang buruk.  

Sementara itu, pembiayaan utang yang pada akhir November telah mencapai Rp1.065,11 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp1.044,26 triliun dan Pinjaman (neto) sebesar Rp20,85 triliun.

Berdasar informasi lain dari Kementerian Keuangan, penerbitan SBN selama bulan Desember, hingga tanggal 14 Desember 2020 telah bertambah Rp137,69 triliun. Tampaknya, rencana penerbitan SBN neto tahun 2020 sebesar Rp1.173,74 triliun akan dipenuhi.

Dari uraian di atas, dan tulisan lain sebelumnya, penulis cukup khawatir atas kinerja umum APBN 2020 yang semacam ini. Masih bisa setuju dengan klaim Pemerintah bahwa keberlanjutan fiskal di tahun 2020 akan tetap terjaga, karena tinggal sebulan. Namun kinerjanya akan meningkatkan risiko fiskal tahun 2021.

Dan jika PEN tidak berjalan lancar dan kondisi berkembang tak sesuai harapan, maka keberlanjutan fiskal pada tahun-tahun berikutnya menjadi sangat terancam.

Kondisi fiskal tidak boleh menjadi makin sakit, karena akan langsung mengancam kondisi perekonomian secara keseluruhan. Semoga pihak otoritas ekonomi dapat memproyeksi kondisi secara lebih baik, serta bersegera melakukan langkah antisipatif.

Awalil Rizky, Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri

Pos terkait