AMERIKA Serikat yang telah memiliki infrastruktur dan kultur demokrasi yang mapan ternyata juga tidak lebih baik dari Indonesia. Demokrasi dalam pemilu paling mutakhir di Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama menyebabkan perpecahan anak bangsa dan juga menyuburkan hoaks.
Kenapa bisa begitu? Rupanya presiden terpilih sama-sama tidak bisa (mungkin malah sengaja) mengakrabkan warga bangsanya usai pemilu.
Dalam kasus di Amerika, Donald Trump yang terusir dari Gedung Putih malah mengobarkan perlawanan dan puncaknya, pada pendukung serta simpatisan menggeruduk Gedung Capitol. Kasus persidangannya masih berjalan dan selangkah lagi bisa menyeret Trump menjadi pesakitan.
Untuk kasus di Indonesia, pun sama saja. Setelah Pilpres, seharusnya pemenang merangkul warganya yang sempat terpecah. Rupanya salah diagnosis. Masuknya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ke dalam kabinet mungkin awalnya diharapkan akan menekan oposisi.
Ternyata anggapan itu salah, Prabowo dan Sandi saat masuk kabinet ternyata hanya bawa lokomotif plus gerbong restorasi (kereta makan). Sementara penumpang yang berisi habib, emak-emak militan dan aktivis memisahkan diri dengan memutus pengait gerbong.
Upaya Pemerintah untuk meredam oposisi pun tak berhasil. Solusinya influencer diminta mempengaruhi opini publik dan mengarahkan isu. Itu juga tidak berhasil. Karena tidak juga mempan maka dipakailah buzzer yang kemudian dijuluki oposisi menjadi buzzerRP.
Lagi-lagi tidak berhasil. Kehadiran buzzerRP dalam berbagai platform justru membuat bangsa Indonesia semakin terpecah. Keakraban antarwarga tidak ada lagi. Warga saling curiga, saling tuduh dan saling fitnah yang berujung saling mengadu ke polisi. Pendukung Pemerintah banyak yang selamat sementara kelompok oposisi lebih banyak masuk bui.
Kasus Amerika
Buntut pemilu di Amerika Serikat juga dirasakan sampai sekarang. Malah sampai menyeret saluran televisi Fox News, milik keluarga kerajaan media Rupert Murdoch. Televisi ini memang menjadi corong utama Presiden Trump. Tidak tanggung-tanggung Fox News Corporation, induk perusahaan itu sampai digugat $1,6 miliar.
Kasus berawal dari pembawa acara Fox Business, Lou Dobbs, yang mengklaim memiliki bukti luar biasa telah terjadi kecurangan dalam pemilu yang dimenangi Joe Biden. Disebutkan kemenangan itu di antaranya atas andil Dominion Voting Systems, pembuat teknologi pemilihan yang algoritmanya dirancang agar tidak akurat. Intinya, sistem ini dituduh telah mencuri suara milik Trump.
Seperti dikutip dari The New York Times, Maria Bartiromo, pembawa acara lain di jaringan tersebut, dengan salah menyatakan bahwa Ketua DPR AS Nancy Pelosi memiliki keterikatan kepentingan di perusahaan ini. Malah Dominion juga dituding memiliki keterikatan dengan diktator Venezuela Hugo Chavez.
Tuduhan itu disebutkan sebagai kesalahan fatal. Tetapi yang membuat gerah Dominion adalah tuduhan teknologinya digunakan untuk mencuri suara lawan.
Biasanya di Amerika Serikat, hal-hal terkait gugatan media berakhir dengan damai atau di tolak pengadilan dengan alasan kebebasan berpendapat. Namun dalam kasus Fox News ini sepertinya sangat serius dan sudah lebih dekat ke pengadilan karen Fox News juga dikabarkan sudah menyiapkan pengacara terbaiknya.
Eksekutif Dominion tidak semata mempermasalahkan kerugian materiil atas kebohongan yang dituduhkan Fox News. Sebab, kebohongan yang secara masif disebutkan Fox News juga telah menciptakan teror psikologis bagi karyawan. Kantor mereka sempat diserang dan dilempari baru bata oleh pendukung Trump.
Namun yang lebih penting dalam gugatan itu, seorang pengacaranya mengatakan, “kebenaran itu penting, kebohongan memiliki konsekuensi.”
Disebutkan pula kebohongan ini tidak hanya merugikan Dominion, tetapi tuduhan Fox News juga telah merusak demokrasi dan merusak gagasan pemilihan yang kredibel.
Bila di Amerika, perusak demokrasi berupa korporasi yang established, justru di Indonesia pengacak-acak demokrasi itu sekumpulan mahluk bernama buzzerRP. Tapi uniknya sama-sama memiliki daya rusak yang sama. [rif]
