Jenderal Soedirman ketika Serangan Umum 1 Maret selesai, menyampaikan bahwa Letkol Soeharto adalah bunga pertempuran
BARISAN.CO – Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mencantumkan nama Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 menuai polemik.
Sejarawan militer Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kolonel Dr. Kusuma Espe menegaskan bahwa nama Soeharto tak bisa dihilangkan dalam perannya pada Serangan Umum 1 Maret 1949.
“Jadi sebetulnya tidak dihilangkan ya, ada dalam naskah akademik dan sesuai sebagaimana disampaikan oleh Sri Sultan pada saat diskusi Serangan Umum 1 Maret Digelar di Museum Benteng Vredeburg tahun 2018 yang amanatnya sudah beredar di media sosial,” ujar Kusuma menjawab pertanyaan peserta diskusi online ‘Perjuangan Dakwah Jenderal Besar sudirman (1916-1950), Menarik Ilham dari Panglima Besar’ Senin, (7/3/2022).
Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) IX yang saat itu juga menjabat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, mengirimkan surat kepada Panglima Besar TNI, Jenderal Soedirman, untuk meminta izin diadakannya serangan.
Permintaan itu disetujui Soedirman. Ia pun meminta Sri Sultan HB IX berkoordinasi dengan Letkol Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Brigade 10/Wehrkreise III untuk melakukan serangan.
Polemik Peran Soeharto
Kusuma mengungkapkan, serangan umum itu tak hanya satu kali. Soeharto sendiri melakukan serangan umum sebanyak 4 kali dan yang kelima kalinya itu terjadi pada 1 Maret 1949.
“Mengapa (Keppres) jadi polemik? saya melihatnya bahwa Komunikasi antara HB IX dengan Soedirman selalu dilaksanakan oleh Soeharto sebagai eksekutornya. Jadi kenapa ramai itu karena persoalan siapa yang menggagas serangan ini,” terangnya.
Jika merujuk pada apa yang disampaikan Sri Sultan HB X saat itu, komunikasi antara HB IX dengan Panglima Soedirman yang ingin melaksanakan serangan besar-besaran itu, menurut Kusuma merupakan gagasan besarnya.
“Lalu gagasan berikutnya dilaksanakan oleh Seoharto. Dengan membuat suatu rencana bagaimana menyerang dari posisi Wehrkreise, ada 4 sub-Wehrkreise yang dikendalikan Seoharto sebagai Komandan Wehrkreise,” kata Kusuma.
Dalam posisi ini, menurut Kusuma, seharusnya tidak perlu ada polemik, karena semuannya memberikan gagasan-gagasan penyerangan.
“Permasalahan itu terjadi ketika adanya Keppres itu, di mana point C yang tidak menyebut nama Soeharto. Kita (harusnya) melihat naskah akademik itu, semua nama yang terlibat disebutkan (dalam naskah itu)” katanya.
Strategi Wehrkreise
Jenderal Soedirman menerapkan strategi Wehrkreise (yang merupakan adaptasi dari sistem serupa yang diterapkan Jerman dalam Perang Dunia II) untuk menghadapi agresi militer Belanda yang kedua.
Namun kenapa serangan 1 Maret di wilayah Wehrkreise III ini lebih menonjol dibandingkan Wehrkreise di Magelang yang dipimpin Ahmad Yani, ataupun Slamet Riyadi di Solo?
“Wehrkreise III di Yogyakarta Pimpinan Soeharto menjadi besar karena melakukan pertama kali serangan di pagi hari. Ini yang membuat dampak besar yang menunjukkan bahwa Indonesia masih eksis dan tentara masih eksis,” tegas Kusuma.
Terlebih lagi, lanjut Kusuma, blowe up Serangan 1 Maret ini menjadi besar setelah tahun 1980-an. Hal ini disebabkan kebetulan Soeharto menjadi Presiden.
“Untuk melegitimasi politik ketika itu dimunculkanlah Serangan Umum 1 Maret ini, agar dianggap sah memimpin bangsa ini,”
Kebetulan dalam peristiwa 1 Maret itu peran Soeharto cukup menonjol. Hal itu juga dinyatakan sendiri oleh Jenderal Soedirman seusai perang.
“Pak Dirman (Jenderal Soedirman) sendiri ketika serangan itu selesai, menyampaikan bahwa Letkol Soeharto adalah Bunga Pertempuran,” jelasnya.