BARISAN.CO – Pimpinan KPK menyatakan 75 dari 1.351 pegawai KPK gagal memenuhi syarat asesmen wawasan kebangsaan. Kini status para pegawai yang tak lolos itu, termasuk Novel Baswedan, menjadi perdebatan oleh warga sekolong jagat dunia maya Indonesia.
Banyak publik mempertanyakan di antaranya soal keabsahan tes wawasan kebangsaan itu. Sekaligus dipertanyakan pula respons pimpinan KPK atas tidak lolosnya Novel Baswedan.
Bukannya mengambil respons, pimpinan KPK Firli Bahuri malah melempar tanggung jawab kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Alasan lempar tanggung jawab tersebut ialah sebab menurutnya proses asesmen alih status pegawai KPK menjadi ASN, sesuai dengan amanat UU KPK yang baru, melibatkan dua lembaga tersebut sejak awal. Justru kemarin pihak pimpinan KPK menegaskan bahwa lembaganya sedang menunggu penjelasan dari Kementerian PANRB dan BKN.
Diketahui, tes asesmen kebangsaan KPK merupakan rangkaian syarat untuk mengukur tiga aspek, yakni integritas, netralitas, dan radikalisme. Pegawai wajib memenuhi aspek tersebut agar dapat dinilai seberapa jauh kesetiaannya kepada Pancasila, UUD ’45, NKRI, dan pemerintah yang sah; seberapa jauh keterlibatannya pada organisasi yang dilarang pemerintah; serta seberapa besar integritasnya maupun moralitasnya.
Namun, publik mempertanyakan soal materi tes asesmen kebangsaan tersebut yang banyak OOT (out of context) dari isu pemberantasan korupsi. Misalnya dalam tes tersebut ditanyakan: Kenapa belum menikah; Apakah masih punya hasrat; Bersedia ndak jadi istri kedua; Kalo pacaran ngapain aja.
Publik pun memberi dukungan kepada pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos termasuk Novel Baswedan. Pengamat politik Rocky Gerung, menyebut, KPK tanpa Novel Baswedan bak pagi hari tanpa matahari. Tidak lolosnya Novel dalam tes asesmen itu, menurut Rocky, adalah lonceng kematian KPK.
“Kita tahu bahwa KPK tewas bukan karena Covid-19, melainkan karena stupid,” kata Rocky Gerung dalam kanal YouTubenya.
Politisi Gerindra Fadli Zon pun juga memberi dukungan. Ia mengatakan bahwa apa yang terjadi pada KPK merupakan cermin kemunduran dalam berbangsa. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam tes asesmen KPK, kata dia, tak ada hubungan dengan integritas dan malah bisa mengganggu ranah privat kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan yang dijamin konstitusi.
Sementara itu, peneliti PUKAT UGM Zainal Arifin Mochtar, mengatakan, perlu ada kejelasan siapa saja 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi aparatur sipil negara berdasarkan hasil asesmen tes wawasan kebangsaan.
