BARISAN.CO – Sebelum kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Santrio, anak dari pejabat pegawai pajak, Rafael Alun Trisambodo mencuat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku senang jika ada kalangan yang pamer harta di media sosial atau medsos.
Kala itu, Sri Mulyani menilai, dengan maraknya masyarakat yang doyan pamer harta kekayaan memudahkan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak (WP). Mereka yang pamer akan langsung didatangi petugas DJP Kemenkeu.
“Jadi saya senang sebenarnya, makin banyak orang menceritakan bahwa dia kaya, beli mobil, beli segala macam, itu bagus. Karena dia sebetulnya melakukan voluntary disclosure, kami tinggal melakukan (pemeriksaan) saja,” ujar Sri Mulyani pada Senin (27/11/2017) dikutip dari CNNIndonesia.
Meski begitu, Sri Mulyani meminta pihak yang hobi pamer kekayaan tersebut untuk ingat kewajibannya bayar pajak.
“Jadi waktu anda pamer itu kita bisa juga senang, asal bayar kewajiban-kewajiban dulu, baru bisa kita bilang ‘wah ini memang tajir beneran’. Yang ga seneng kan kalau dia pura-pura kaya, tapi dia nelep di sana-sini, nggak bayar ini itu, untuk bisa pamer, pamernya di medsos lagi,” ucapnya.
Efek Domino Kasus Rafael Alun
Dari kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Santrio ini, publik mengungkap kebiasaan Mario yang bergaya mewah di media sosial. Kebiasaan yang kerap dipertontonkan membuat publik menyelidiki harta ayahnya.
Data LHKPN KPK, jumlah harta Rafael Alun mencapai Rp 56,1 miliar. Namun dalam LHKPN tidak tertera mobil Jeep Rubicon dan motor Harley Davidson yang suka dipamerkan.
Efek domino kasus Rafael Alun turut menimpa Kepala Kantor Bea dan Cukai Eko Darmanto yang juga suka memposting gaya mewah di media sosial. Bahkan Kemenkeu mencopot Eko dari jabatannya. Langkah membebastugaskan diambil agar mempermudah Kemenkeu dalam melakukan pemeriksaan.
Selain Eko, Kepala bea cukai Makassar Andhi Pramono juga sedang diperiksa karena ketahuan pamer rumah mewah di media sosialnya.
Kemenkeu Usut Harta 69 Pegawainya
Kemenkeu hingga saat ini sudah memanggil 69 pegawainya yang memiliki harta kekayaan tidak wajar. Inspektur Jenderal Kemenkeu, Awan Nurmawan Nuh mengatakan, pemanggilan itu telah dilakukan sejak Senin (6/3/2023) lalu.
Walau begitu, Awan masih belum menjelaskan lebih lanjut terkait jumlah pegawai yang telah dipanggil. Pastinya dalam kurun waktu 2 pekan ke depan, sebanyak 69 pegawai yang dimaksud sudah diperiksa dan dimintai keterangan secara keseluruhan.
Harta tidak wajar para pegawai yang dimaksud merujuk pada Laporan Harta Kekayaan (LHK) tahun 2019 yang dilaporkan 2020 dan LHK tahun 2020 atau pelaporan di 2021.
Muncul Celoteh Ogah Bayar Pajak
Setelah terkuaknya gaya hidup hedonisme beberapa oknum pegawai Kemenkeu dan keluarganya, kini publik juga menyoroti kasus pengemplangan pajak hingga perilaku menyembunyikan aset para oknum abdi negara pengelola keuangan negara ini.
Di jagat dunia maya, warganet menguliti gaya hidup mewah yang dilakukan para oknum pegawai Kemenkeu. KPK bahkan sudah turun tangan mengusut aliran dana mencurigakan yang dilakukan pegawai Ditjen Pajak.
Sri Mulyani juga sempat kena cecar masyarakat karena dianggap tidak bisa mendeteksi lebih dini terkait banyaknya rekening gemuk yang dimiliki bawahannya.
Kini, masyarakat mulai sering berceloteh tentang kewajiban bayar pajak. Di Twitter, akan banyak ditemukan berbagai keluhan warganet yang ogah bayar pajak imbas dari kasus ini.
Mereka mengaku tidak ikhlas jika pajak yang dibayarkan dari hasil keringat, hanya akan memperkaya oknum pejabat terkait. [rif]