BARISAN.CO – Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengurangi jumlah bank di Indonesia dapat membuat kinerja perbankan menjadi lebih efisien.
Demikian disampaikan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda dalam diskusi daring, Forum Diskusi Salemba ke-81, Policy Center ILUNI UI, di Jakarta, Senin (11/7/2022).
Nailul Huda mengatakan semakin sedikitnya jumlah bank ternyata bisa meningkatkan efisiensi kinerja keuangan dari perbankan.
“OJK juga mampu mendorong kinerja industri keuangan non-bank (IKNB), di tengah upaya mengatasi kasus-kasus besar dalam lembaga dana pensiun dan asuransi unit link,” paparnya.
Menurut Nailul jumlah perbankan di Indonesia semakin menyusut dari sebanyak 1700-an pada Januari 2019, menjadi 1500-an pada Maret 2022. Dengan rincian sekitar 100-an adalah bank umum dan 1400-an adalah BPR.
“Selain disebabkan oleh pandemic, penurunan ini disebabkan juga adanya konsolidasi oleh OJK dalam beberapa tahun terakhir yang menaikkan modal inti perbankan,” imbuhnya sebagaimana dikutip dari Antaranews.
Namun, pengurangan jumlah ini tidak mempengaruhi kenaikan jumlah aset perbankan di Indonesia. Pada Maret 2022 jumlah aset perbankan mencapai Rp10 ribu triliun, dari yang sebelumnya pada Januari 2019 sebanyak Rp8 ribu triliun.
“Dengan semakin sedikitnya jumlah bank, ternyata tidak mengurangi kenaikan dari jumlah aset. Jumlah aset perbankan kita mencapai Rp10 ribu triliun di tahun 2022,” jelasnya.
Nailul melanjutkan berbagai kebijakan pemerintah juga berhasil menaikkan kredit perbankan secara signifikan. Dari yang sebelumnya hampir menyentuh minus 5 persen pada Mei 2021 naik menjadi 5 persen pada Januari 2022.
Dari sisi lain, UMKM yang selama ini kurang tersentuh bank, memiliki alternatif mendapatkan pembiayaan. OJK sudah mulai terlihat berupaya memaksimalkan peran perbankan digital bagi pelaku UMKM.
Sementara itu, CEO Solopos Media Group, Arief Budisusilo, mengatakan kinerja OJK yang positif dalam lima tahun terakhir layak untuk diapresiasi. Dia menilai kinerja positif paling signifikan terlihat selama dua tahun belakangan saat pandemi Covid-19.
“Indonesia mengalami pukulan akibat pandemi Covid-19. Ketika awal-awal menghadapi pandemi pada April 2020, saya ingat persis bagaimana OJK mengeluarkan extraordinary policy yang itu tidak biasa dilakukan oleh lembaga otoritas keuangan,” jelas Arif.
Arief Budisusilo mengatakan kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan OJK, serta pelonggaran bunga pinjaman memberikan benefit lebih luas kepada masyarakat.