Hati-Hati Berbagi Beban dengan Bank Indonesia

  • Whatsapp
Beban Bank Indonesia
Beban utang/Foto: pngtree.com

Oleh: Awalil Rizky*

Barisan.co – APBN 2020 dan 2021 telah disusun dengan rencana defisit yang amat besar. Kemudian ditambah beberapa pengeluaran pembiayaan, seperti investasi, yang terbilang tak sedikit. Akibatnya, kebutuhan utang baru menjadi berlipat dari kondisi normal. Padahal, sumber pembiayaan utang yang diandalkan selama ini adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Nyaris mustahil berharap pasar akan mampu menyerap seluruhnya. Apalagi pada saat bersamaan, cukup banyak negara sedang menerbitkan obligasi dengan nilai yang melebihi biasanya.

Bacaan Lainnya

Mengatasi soalan itu, Pemerintah dan Bank Indonesia secara bertahap kemudian menyepakati beberapa bentuk berbagi beban. Narasinya adalah dalam rangka membiayai mitigasi dampak pandemi dan program pemulihan ekonomi nasional.

Pengelolaan kebijakan ekonomi Indonesia memang tidak hanya oleh Pemerintah, melainkan juga oleh beberapa otoritas ekonomi yang lain. Ada Bank Indonesia (BI) yang merupakan bank sentral dengan otoritas utama pada sektor moneter, seperti menentukan jumlah uang beredar dan suku bunga acuan. Ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur industri keuangan, termasuk perbankan.

Dengan demikian, pemahaman kita akan kebijakan fiskal, moneter, perbankan, dan berbagai jenis kebijakan lainnya perlu memperhatikan konteks Indonesia. Ada perbedaan antar negara yang kadang cukup mendasar dalam soalan tersebut.

Di sisi lain, dinamika ekonomi membuat hubungan antar sektor terjalin erat. Saling pengaruhnya pun makin bersifat segera. Diimbuhi pengaruh dinamika global dan antar negara yang makin erat dan seketika pula. Tentu saja respon kebijakan ekonomi yang dibutuhkan memerlukan harmonisasi dan koordinasi antar otoritas dan jenis kebijakan.

Hal itu cukup disadari oleh otoritas ekonomi Indonesia. Terutama dalam konteks jika ada kondisi yang bersifat guncangan dan bisa mengakibatkan dampak buruk yang sistemik, yang dimulai dari atau diperparah oleh kondisi industri keuangan. Telah dibentuk Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) pada tanggal 30 Desember 2005, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.

FSSK adalah forum koordinasi, kerja sama dan pertukaran informasi antara otoritas yang berkepentingan dalam pemeliharaan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Forum ini disebut pihak otoritas sebagai sangat diperlukan terutama dalam menghadapi risiko atau dampak sistemik, yang penyelesaiannya menuntut kebijakan dan pengambilan keputusan bersama secara efektif dan responsif.

Akan tetapi, sejauh yang tampak dalam pemberitaan publik, forum hanya berlangsung sebulan sekali. Keterangan pers yang diberikan pun terkesan masih berkonten laporan masing-masing unit otoritas. Belum kelihatan aspek harmonisasi dan koordinasi yang kuat. Kemajuan yang tampak sebelum pandemi, baru berupa dikenalkannya istilah baru kebijakan ekonomi, khususnya makro ekonomi.

Hikmah pandemi dalam konteks ini adalah meningkatnya koordinasi antar otoritas. Meski sempat ada beberapa arah kebijakan yang dikomunikasikan ke publik tampak berbeda pada awal April. Misalnya soal asumsi kurs rupiah dari Pemerintah, dan target dari Bank Indonesia. Beberapa waktu kemudian terlihat lebih koordinatif dalam komunikasi publik dari semua pihak otoritas. Hingga kini mengemuka dan menjadi bahan perbincangan adalah kebijakan berbagai beban antara Pemerintah dan Bank Indonesia.

Ada skema burden sharing atau menanggung beban bersama antara Bank Indonesia dan pemerintah berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan yang pertama, pada 16 April 2020. Disepakati BI berperan sebagai standby buyer hingga 25 persen dari jumlah yang dilelang pemerintah.

Pengertian hingga sebanyak itu adalah nilai maksimal. Secara teknis bergantung dari tiap lelang yang diikuti oleh BI menjadi peserta lelang nonkompetitif. BI tetap memperoleh imbal hasil yang cukup tinggi dalam skema ini. BI hanya mengajukan penawaran jumlah dengan harga mengikuti hasil dari lelang kompetitif. BI diharapkan pula pada lelang tambahan (GSO) jika dibutuhkan.

Hingga akhir September, skema ini yang pada dasarnya merupakan keterlibatan BI di pasar perdana sesuai dengan mekanisme pasar baru mencapai Rp51,17 triliun. Besar kemungkinan akan meningkat signifikan hingga akhir tahun. Dan koordinasi lanjutan terkini menyepakati akan diteruskan pada tahun 2021 dan 2022.

Nilai pembelian SBN yang lebih besar oleh Bank Indonesia pada tahun 2020 akan berupa pembelian dengan mekanisme secara langsung (private placement). Sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI pada 7 Juli 2020 dengan skema kedua, yang direncanakan sebesar sebesar Rp 397,56 triliun. Dan dalam hal ini, imbal hasil yang diterima BI akan jauh lebih kecil, merujuk pada BI reverse repo rate, tenor 3 bulan.

Hingga 26 Oktober, BI telah membeli SBN dengan skema ini sebesar Rp235,4 triliun. Terdapat kemungkinan tidak mencapai nilai seperti yang disepakati, padahal semula hanya untuk tahun 2020. Pada akhir September dijelaskan oleh Pihak BI bahwa jika tidak terealisasi semua, dimungkinkan carry over ke tahun depan. Dapat ditafsirkan, acuannya adalah nilai kesepakatan yang akan dibeli BI di atas.

Apresiasi patut diberikan pada peningkatan koordinasi antara Pemerintah dengan BI, terutama dalam hal berbagi beban pembiayaan APBN itu. Namun, perlu pula diperhitungkan tentang seberapa besar beban yang dapat ditanggung oleh BI. Jangan sampai, kondisi fiskal yang “sakit” justeru akan menular pada kondisi moneter dan ke bank sentral pada umumnya. Analoginya serupa dengan memberi pertolongan pada orang yang hampir tenggelam padahal tak bisa berenang lagi. Penolong yang masih bisa berenang jika tidak membantu dengan cara yang benar, maka akan dapat ikut tenggelam bersama.

Gubernur Bank Indonesia mengakui skema burden sharing akan berdampak pada neraca keuangan BI. Pihak BI telah memperkirakan akan mengalami defisit hingga Rp21 triliun pada tahun 2021. Sedangkan, surplus tahun 2020 justru akan relatif besar.

Keuangan Bank Indonesia selama beberapa tahun terakhir cenderung mengalami surplus. Pada tahun 2019 tahun, surplusnya sebelum pajak sebesar Rp45,22 triliun, dan setelah pajak sebesar Rp33,35 triliun. Sebagai tambahan informasi, sumber penghasilan yang terutama adalah pendapatan bunga dan pendapatan selisih kurs transaksi valuta asing.

Pada tahun 2019, pendapatan bunga mencapai Rp48,75 triliun, namun diikuti oleh beban bunga sebesar Rp20,28 triliun. Sedangkan dari pendapatan selisih kurs transaksi valuta asing mencapai Rp21,41 triliun, yang merupakan 23,32% dari total penghasilan Bank Indonesia. Dalam hal ini, nilai dan porsinya amat fluktuatif. Kadang menjadi sumber pendapatan terbesar pada suatu tahun, sebagaimana yang mungkin akan dialami pada tahun 2020 ini.

Dalam ungkapan sederhana, jika volatilitas kurs meningkat, maka BI akan memperoleh pendapatan yang lebih besar. Akan tetapi, pada saat bersamaan biasanya kondisi perekonomian diliputi banyak faktor ketidakpastian. Dan dalam kondisi saat ini, kebijakan operasi moneter BI tentu saja mengarah pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar di sisa tahun 2020 dan pada tahun 2021. 

Sedangkan dalam perhitungan pendapatan bunga dan beban bunga secara neto, kemungkinan BI tidak akan meningkat signifikan pada tahun 2020. Bahkan ada kemungkinan mengalami penurunan pada tahun 2021. Ini salah satu dampak dari burden sharing skema dua.

Jika prognosa BI terjadi, yaitu mengalami defisit hingga Rp21 triliun pada tahun 2021, maka akan ada perubahan cukup besar pada neraca Bank Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, perhitungan rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia selalu di atas 10%, sehingga BI telah menyetorkan sisa surplus yang merupakan bagian Pemerintah. Kondisi berbeda dapat dialami pada tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya. Sesuai perundang-undangan, pada giliran berikutnya, mungkin saja Pemerintah (APBN) yang harus menambah modal BI.

Terkait dengan aturan rasio modal terhadap kewajiban moneter itu pula, BI perlu dan memang selalu memperhitungkan tentang jumlah uang beredar.

Topik ini memang terkesan rumit bagi publik. Bahkan kadang masih samar bagi pengamat ekonomi. Tulisan ini hanya bermaksud mengingatkan bahwa berbagi beban pembiayaan utang dengan BI butuh kehati-hatian yang tinggi. Keterkaitan eratnya dengan berbagai aspek bisa menimbulkan dampak besar, bahkan dapat berkembang secara tak terduga.

Penulis menilai akar soalannya berupa defisit yang amat besar dan tambahan pengeluaran pembiayaan yang signifikan pada APBN 2020 dan 2021. Penulis masih mempertanyakan apa memang harus sebesar itu. Apakah berbagai proyek strategis dan keperluan terkait pertahanan keamanan tertentu tidak bisa ditunda?

Kita tidak berharap, kondisi fiskal yang sakit dan coba dibantu oleh bank sentral membuat penularan sakit berlangsung. Semoga tidak demikian.

* Awalil Rizky; Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri

Redaksi
Latest posts by Redaksi (see all)

Pos terkait